Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief Apresiasi Kinerja Kementerian UMKM 2025, Penyaluran KUR Capai 94,4 Persen

Jakarta, (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian UMKM sepanjang tahun 2025, khususnya dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai 94,4 persen. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR RI pada Senin (18/5/2026).

Menurut Hendry Munief, capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi antara Kementerian UMKM, perbankan penyalur, dan DPR RI dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.

“Pencapaian penyaluran Dana KUR hingga 94,4 persen tentu patut diapresiasi. Ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kementerian UMKM, bank penyalur, dan DPR RI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujar Hendry Munief.

Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah guna memperkuat ekosistem UMKM nasional secara menyeluruh.

Soroti Keluhan Soal Agunan KUR di Bawah Rp100 Juta

Hendry Munief mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan keluhan dari pelaku UMKM terkait praktik permintaan agunan atau jaminan oleh sejumlah bank penyalur KUR, meskipun nilai pinjaman berada di bawah Rp100 juta.

Padahal, menurut ketentuan program KUR, pinjaman dengan nominal di Bawah Rp 100 juta seharusnya dapat diakses lebih mudah oleh pelaku usaha kecil tanpa beban agunan tambahan.

“Sampai masa reses kemarin, kami masih menerima keluhan dari pengusaha UMKM yang diminta agunan untuk pinjaman KUR di bawah Rp100 juta. Ini menjadi perhatian serius agar disiplin bank penyalur benar-benar dijalankan,” tegasnya.

Ia meminta adanya pengawasan lebih ketat agar tujuan utama program KUR dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

DPR RI Minta Dilibatkan dalam Program Sapa UMKM

Selain itu, Hendry Munief juga mendorong agar DPR RI dilibatkan secara aktif dalam program Sapa UMKM yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan legislatif akan memperkuat pengawasan serta efektivitas implementasi program di daerah.

“Kami berharap DPR RI dilibatkan dalam program Sapa UMKM agar pengawasan dan kolaborasi di daerah berjalan maksimal. Komisi VII DPR RI selama ini selalu menerima banyak masukan terkait pengembangan UMKM,” katanya.

Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan DPR RI penting untuk memastikan berbagai program pemberdayaan UMKM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dorong Penguatan Ekosistem Kewirausahaan di Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Hendry Munief juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM di daerah.

Ia menyampaikan bahwa usulan pembangunan PLUT UMKM di Kabupaten Siak telah diajukan, bahkan pemerintah daerah setempat sudah menyiapkan gedung pendukung.

“Di dapil saya, Kabupaten Siak, pemerintah daerah sudah menyiapkan gedung untuk PLUT UMKM. Kami berharap ada dukungan program dari kementerian agar segera terealisasi,” ujarnya.

Menurutnya, realisasi PLUT UMKM sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal, mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, hingga akses pemasaran dan pembiayaan.

Hendry Munief berharap pemerintah dapat mempercepat penguatan ekosistem UMKM nasional agar sektor tersebut semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. (rls)

Pewarta : Bayu Agustari Adha
Editor: Afut Syafril Nursyirwan
COPYRIGHT © ANTARA 2026