Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Yanti Komalasari mendukung kebijakan Pemprov Riau menjadikan Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, sebagai pusat Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS).
Dia menyebutkan di lokasi itu ada aset milik Pemprov Riau yang bisa dimaksimalkan pengelolaannya untuk mendongkrak pendapatan daerah. Aset tersebut merupakan Pusat jajanan serba ada (Pujasera) yang sebelumnya tidak termanfaatkan dengan baik.
"Kalau Pujasera bisa dimaksimalkan, saya yakin dengan luasan lahannya bisa menjadi daya tarik orang untuk berbelanja di sana, dan ini akan membuat roda ekonomi berputar lebih cepat," kata Yanti Komalasari di Pekanbaru, Rabu.
Menurut dia, pengembangan Jalan Arifin Achmad sebagai pusat kuliner merupakan hal yang cukup realistis. Mengingat sudah banyak kedai kopi dan food park di jalan yang menghubungkan Jalan Soekarno Hatta dengan Jalan Sudirman ini.
Selain lokasi yang sangat strategis, Jalan Arifin Achmad juga dekat dengan Bandara. Sehingga bisa menjadi tujuan awal para wisatawan yang berkunjung ke Riau. Ditambah lagi, juga ada aset Pemprov Riau di lokasi itu, seperti Pasar Pujasera yang berada di tengah Jalan Arifin Achmad.
Selain itu, lahan yang luas ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal lain seperti tempat parkir. Itu tentu juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ditanya apakah perlu ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa mengelola pusat kuliner ini nantinya, Yanti mengaku sepakat. Namun, BUMD ini harus mampu bekerja profesional, karena ini berkaitan dengan PAD.
"Bisnis kuliner ini sangat menjanjikan, kalau profesional pasti besar keuntungannya. Makin besar keuntungan, maka makin besar deviden yang diberikan ke Pemprov, ini bagus untuk peningkatan APBD," kata dia.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, rencana Zona KHAS ini sudah dibahas bersama Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Riau. Untuk mewujudkan Zona KHAS, maka seluruh industri kuliner, baik dalam skala besar maupun kecil di kawasan itu, wajib mengantongi sertifikat halal.
Syamsuar menyatakan, hadirnya Zona KHAS merupakan bagian tak terpisahkan dari desain ekonomi syariah yang kini tengah dikembangkan pemerintah.
Berita Lainnya
DPRD Riau minta Disdik antisipasi calon siswa "titipan" saat PPDB
02 May 2024 18:33 WIB
Suara NasDem Riau naik 105 persen, rebut dua kursi pimpinan DPRD kabupaten
08 April 2024 21:31 WIB
Repol : Bulan puasa tak jadi penghalang tampung aspirasi rakyat
30 March 2024 10:35 WIB
DPRD Riau telusuri dugaan jual beli lahan manggrove di Meranti
15 March 2024 13:52 WIB
Anggota DPRD Riau minta pemprov perbaiki jalan rusak di Rohul
14 March 2024 14:00 WIB
GALERI FOTO - Komisi V DPRD Riau kunjungan observasi ke Disdik Kepri
08 March 2024 10:15 WIB
Gantikan Sulastri, Kartika Roni dilantik sebagai Anggota DPRD Riau
07 March 2024 15:18 WIB
Komisi III DPRD Riau bakal evaluasi BUMD merugi
06 March 2024 18:17 WIB