Dukung zona kuliner halal Arifin Achmad, DPRD Riau minta Aset Pujasera dimaksimalkan

id DPRD Riau, Zona Kuliner Halal,jalan arifin achmad,kuliner halal

Dukung zona kuliner halal Arifin Achmad, DPRD Riau minta Aset Pujasera dimaksimalkan

Seorang pekerja menyiapkan makanan di Kedai Yong Bengkalis yang sudah mengantongi sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (9/4/2019). (ANTARA/FB Anggoro)

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Yanti Komalasari mendukung kebijakan Pemprov Riau menjadikan Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, sebagai pusat Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS).

Dia menyebutkan di lokasi itu ada aset milik Pemprov Riau yang bisa dimaksimalkan pengelolaannya untuk mendongkrak pendapatan daerah. Aset tersebut merupakan Pusat jajanan serba ada (Pujasera) yang sebelumnya tidak termanfaatkan dengan baik.

"Kalau Pujasera bisa dimaksimalkan, saya yakin dengan luasan lahannya bisa menjadi daya tarik orang untuk berbelanja di sana, dan ini akan membuat roda ekonomi berputar lebih cepat," kata Yanti Komalasari di Pekanbaru, Rabu.

Menurut dia, pengembangan Jalan Arifin Achmad sebagai pusat kuliner merupakan hal yang cukup realistis. Mengingat sudah banyak kedai kopi dan food park di jalan yang menghubungkan Jalan Soekarno Hatta dengan Jalan Sudirman ini.

Selain lokasi yang sangat strategis, Jalan Arifin Achmad juga dekat dengan Bandara. Sehingga bisa menjadi tujuan awal para wisatawan yang berkunjung ke Riau. Ditambah lagi, juga ada aset Pemprov Riau di lokasi itu, seperti Pasar Pujasera yang berada di tengah Jalan Arifin Achmad.

Selain itu, lahan yang luas ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal lain seperti tempat parkir. Itu tentu juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ditanya apakah perlu ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa mengelola pusat kuliner ini nantinya, Yanti mengaku sepakat. Namun, BUMD ini harus mampu bekerja profesional, karena ini berkaitan dengan PAD.

"Bisnis kuliner ini sangat menjanjikan, kalau profesional pasti besar keuntungannya. Makin besar keuntungan, maka makin besar deviden yang diberikan ke Pemprov, ini bagus untuk peningkatan APBD," kata dia.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, rencana Zona KHAS ini sudah dibahas bersama Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Riau. Untuk mewujudkan Zona KHAS, maka seluruh industri kuliner, baik dalam skala besar maupun kecil di kawasan itu, wajib mengantongi sertifikat halal.

Syamsuar menyatakan, hadirnya Zona KHAS merupakan bagian tak terpisahkan dari desain ekonomi syariah yang kini tengah dikembangkan pemerintah.