Tembilahan (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Indragiri Hilirmenetapkan empat tersangka dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Pulau Burung pada Dinas Kesehatan Inhil tahun anggaran 2019, senilai Rp5,2 miliar. Satu dari empat tersangka masih buron.
Kepala Kejari Inhil, Rini menyebutkan penetapan keempat tersangka yakni EC, H, HDK dan ES setelah mempunyai enam alat bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan terhadap 20 orang saksi yang terdiri dari Pokja serta dua orang ahli barang dan jasa dan ahli auditor perhitungan kerugian negara.
"Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, tim penyidik melakukan gelar perkara, dari gelar perkara disimpulkan bahwa saudara saksi EC selaku PPK, H Selaku PPTK, HDK selaku Konsultan Pengawas dan ES selaku Kontraktor ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Rinidi Tembilahan, Jumat.
Rini memaparkan, penyidikan itu berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Puskesmas Pulau Burung sebesar Rp5,2 miliar yang bersumber dari DAK Kabupaten Inhil. Proyek pembangunan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai dengan kontrak atau RAB yang ada.
"Diduga adanya markup dalam kegiatan tersebut, melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,"papar Rini.
Dikatakan Rini, laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi oleh ke empat tersangka berjumlah Rp476.818.201.
Tersangka EC, H, dan HDK diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan hukumandi atas lima tahun penjara. Untuk mempercepat proses penyidikan dilakukan penahanan terhadap tiga tersangka selama 20 hari terhitung dari t2 Juni 2022 hingga 21 Juni 2022 di Lapas kelas II A Tembilahan.
Kejari Inhil tetapkan empat tersangka korupsi pembangunan Puskesmas Pulau Burung
Tiga tersangka dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Pulau Burung, Jumat (3/6/2022). (ANTARA/dok)
