Brussels (ANTARA) - Para pemimpin Uni Eropa (UE) pada Senin (21/2) mengatakan bahwa blok tersebut akan merespons dengan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam aksi pengakuan Rusia atas wilayah Lugansk dan Donetsk di Ukraina timur sebagai negara merdeka.
Dalam sebuah pernyataan pers, Presiden Dewan Eropa Charles Michel dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa mereka mengecam keputusan Rusia yang mengakui kedua wilayah itu sebagai "entitas merdeka."
"Langkah itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan perjanjian Minsk," papar pernyataan tersebut. "UE akan merespons dengan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam tindakan ilegal ini."
Baca juga: Kemajuan Indonesia dalam melawan tindak penyiksaan dipuji Dubes Uni Eropa
Pengumuman tersebut muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang mengakui "Republik Rakyat Lugansk (RRL)" dan "Republik Rakyat Donetsk (RRD)" sebagai negara merdeka pada Senin malam waktu setempat.
Pekan lalu, Duma Negara atau majelis rendah parlemen Rusia, memberikan lampu hijau untuk rancangan undang-undang yang mengakui 'republik' Luhansk dan Donetsk di wilayah Donbass, Ukraina timur, memisahkan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Beberapa jam sebelum pengumuman pengakuan Rusia atas dua wilayah itu, kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borell telah memperingatkan sanksi terhadap Rusia jika mengakui kedua wilayah di Ukraina timur tersebut.
"Tentu saja, jika ada pencaplokan maka akan ada sanksi, dan jika ada pengakuan, saya akan mengajukan sanksi dan para menteri akan memutuskan," ujar Borell dalam sebuah konferensi pers yang digelar usai pertemuan para menteri luar negeri blok tersebut di Brussel.
Foto yang diabadikan pada 11 Desember 2021 ini menunjukkan Katedral Saint Basil dan Kremlin di Moskow, ibu kota Rusia. (Xinhua/Bai Xueqi
Baca juga: Ketua parlemen Uni Eropa David Sassoli dikabarkan sakit parah di rumah sakit
Pewarta: Xinhua
Uni Eropa akan jatuhkan sanksi pada Rusia atas pengakuan dua wilayah Ukraina
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbicara tentang "European Chips Act" yang dibuat komisi itu di markas besar Uni Eropa (UE) di Brussel, Belgia, pada 8 Februari 2022. (Xinhua/Zheng Huansong)
