Pekanbaru, (antarariau.com) - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak ada kepentingan politik disetiap penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga tersebut termasuk pada penetapan status tersangka Rusli Zainal.
"Pemikiran seperti ini yang harus bisa dipilah-pilah. KPK dalam menuntaskan segala persoalan korupsi adalah sebenarnya untuk kepentingan publik bukan politik," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di hubungi per telepon dari Pekanbaru, Kamis pagi.
Baik kasus apapun, demikian Johan, mau itu kasus Hambalang atau kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, semuanya itu dilakukan demi penegakan hukum.
"KPK selalu menerima laporan dan akan memprioritaskan kasus-kasus besar. Bagi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, itu karena alat bukti yang telah cukup," katanya.
Pernyataan Johan itu merupakan tanggapan dari sejumlah pihak yang sempat menuding setiap gerakan yang dilakukan lembaga itu kerap berkaitan dengan kepentingan politik.
Salah satunya seperti dikatayan pengamat politik dari Universitas Andalas Syaiful Wahab, khususnya dalam kasus Hambalang. Menurut dia, memang intervensi politik terhadap KPK sudah semakin minimal dan KPK boleh dibilang cukup berani.
Akan tetapi, lanjutnya, masyarakat juga menilai bahwa KPK hanya berkutat menangani kasus korupsi di lingkaran elit politik dan mengabaikan kasus korupsi yang merugikan banyak orang.
"Hal ini terjadi lebih karena media massa, khususnya yang dimiliki elit partai, terlalu gemar menggunjingkan tentang elit-elit politik," katanya yang seharusnya, KPK juga serius menangani praktik-praktik korupsi yang dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Coba saja usut kasus-kasus korupsi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung sekolah, dan perumahan serta gedung pemerintah yang dari tahun ke tahun tidak juga berkurang itu oleh KPK, atau praktik-praktik korupsi terkait illegal logging yang dampaknya menyengsarakan rakyat banyak berupa musibah banjir dan tanah longsor, dan masih banyak lagi.
"Lalu jika kasus-kasus korupsi non politik itu bisa diusut KPK dan sudah akan berapa banyak uang negara yang bisa terselamatkan yang selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di negeri ini maka tentu akan lebih baik," katanya. ***2*** (T.KR-FZR)
