Realisasi belanja APBN di Riau triwulan II capai Rp28,83 triliun

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau melaporkan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah setempat sudah mencapai sebesar Rp 28,83 triliun pada akhir September 2021.

"Realisasi dan pagu tertinggi masih didominasi oleh serapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Riau Ismed Saputra di Pekanbaru, Senin.

Ismed mengatakan, dari total realisasi itu sebanyak Rp7,99 triliun dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 486 Satuan Kerja di seluruh Provinsi Riau.

"Sedangkan Rp20,83 triliun lainnya dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)," katanya.

Realisasi belanja APBN di Riau itu sudah mencapai target bulan berjalan yakni 60 persen yakni sebesar 67,57 persen.

"Namun, masih diperlukan perhatian khusus pada Bantuan Sosial yang baru mencapai 51,10 persen," katanya.

Hal ini dikarenakan sampai dengan berakhirnya triwulan III Tahun 2021, kondisi Indonesia dan juga Riau masih diwarnai dengan pandemi COVID-19. Walaupun data statistik menunjukkan bahwa pada akhir periode Triwulan III, khususnya sejak awal September 2021, trenkasus positif harian mulai mengalami penurunan dibandingkan dengan periode di akhir triwulan II dan awal triwulan III.

APBN akan kembali menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan akan difokuskan salah satunya untuk memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Belanja Kementerian/Lembaga sampai dengan 30 September 2021 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 (63,00 persen).

Secara kelembagaan, persentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh satuan kerja lingkup BKPM, namun secara nilai realisasi dan pagu tertinggi masih didominasi oleh serapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Adapun program yang juga cukup mendominasi adalah serapan anggaran untuk Infrastruktur Konektivitas. Anggaran pada program ini digunakan untuk beberapa proyek strategis yang akan memberikan multiplier effect bagi Riau, antara lain Preservasi Jalan Sei. Akar Bagan Jaya, Preservasi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura Mengkapan/Buton, Pembangunan Jembatan Nilo," katanya.

Ia mengatakan, persentase serapan triwulan III 2021 berdasarkan jenis belanja terhadap pagu adalah sebagai berikut, untuk belanja Kementerian/Lembaga masih didominasi oleh Belanja Pegawai (74,69 persen), disusul Belanja Barang (64,23 persen) serta Belanja Modal (61,22 persen).

Sedangkan untuk TKDD realisasi tertinggi terjadi pada Dana Bagi Hasil sebesar (98,03 persen), Transfer Dana Alokasi Umum (78,95 persen), dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (62,15 persen ).

Khusus Belanja Modal, meski serapan pada akhir triwulan III 2021 masih 61,22 persen, namun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 12,71 persen. Faktor pendorong percepatan proses lelang untuk belanja modal konstruksi, percepatan penunjukkan para pejabat pengelola keuangan, terealisasinya beberapa jenis belanja modal yang mengalami penundaan pada tahun 2020. Dengan realisasi belanja modal yang tinggi ini, pemerintah ingin menjaga momentum pembangunan infrastruktur maupun berbagai belanja di bidang investasi.

Sementara itu, terkait realisasi TKDD per Pemda yang mencapai Rp15,96 triliun (60,62 perse), Kabupaten Rokan Hulu merupakan Pemda dengan tingkat realisasi TKDD paling tinggi (67,61 persen), sedangkan Kabupaten Rokan Hilir memiliki tingkat realisasi terendah (52,02 persen).

Realisasi DAK Fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp472,01 miliar atau 28,14 persen dari Pagu Rp1,68 triliun. Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan tingkat penyaluran tertinggi yaitu 38,74 persen.

"Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan tingkat penyaluran terendah yaitu 20,08 persen.

Realisasi Dana Desa per kabupaten mencapai Rp974,05 Miliar (65,61 persen). Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tingkat penyaluran tertinggi (76,79 persen) dan Kabupaten Rokan Hilir terendah dengan tingkat penyaluran 50,18 persen," tukasnya.