Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan akan mengoptimalkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dengan pengelolaan yang semakin membaik.
"Peran PNBP sebagai instrumen kebijakan sektoral melalui fungsi regulatory juga akan didorong, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, investasi, serta pelayanan kepada masyarakat," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I tahun sidang 2021-2022 di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Sri Mulyani ungkapkan ekonomi Indonesia tumbuh 3,1 persen pada Januari-Agustus 2021
Sri Mulyani menjelaskan pendapatan negara dalam APBN 2022 yang bersumber dari PNBP akan mencapai Rp335,6 triliun.
Selain dari PNBP, pendapatan negara juga akan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510 triliun, sehingga secara keseluruhan pendapatan negara pada 2022 direncanakan senilai Rp1.846,1 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani pastikan jaga akuntabilitas keuangan dalam menangani pandemi COVID-19
Dalam menargetkan penerimaan negara tahun depan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai faktor perekonomian.
"Salah satu faktornya yaitu seperti kondisi sektoral, iklim investasi, daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan, serta kapasitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan," ucap Menkeu Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut pemda belum optimal manfaatkan TKDD untuk pembangunan
Di sisi lain Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan belanja negara dalam APBN tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.714,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944.5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769,6 triliun.
Belanja Negara dialokasikan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan dengan upaya reformasi struktural.
Karena itu, lanjut Sri Mulyani, berbagai program penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan perekonomian masih akan berlanjut agar dapat menstimulasi perekonomian, sehingga target penyelesaian program-program prioritas nasional dapat tetap tercapai.
Baca juga: Sri Mulyani menyatakan pemerintah telah menyita harta obligor BLBI Kaharudin Ongko
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut kebutuhan RI atasi perubahan iklim capai Rp3.461 triliun
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB