Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan empat sikap Indonesia dalam menghadapi perkembangan dunia pada Sidang Majelis Umum Ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Hasil Sidang Majelis Umum PBB ini ditunggu oleh masyarakat dunia untuk mejawab kegelisahan utama dunia. Kapan masyarakat akan terbebas dari pandemi?" kata Presiden Joko Widodo melalui tayangan video yang ditampilkan dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada Kamis pagi.
Baca juga: Sekjen PBB Antonio Guterres tegur dunia soal distribusi vaksin COVID-19 yang tidak adil
Jokowi melanjutkan, "Kapan perekonomian segera pulih dan tumbuh inklusif? Bagaimana menjamin ketahanan planet ke depan? Kapan dunia akan terbebas dari konflik terorisme dan perang?"
Pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB ini secara hybrid sehingga dapat menyampaikan pernyataan secara langsung maupun virtual.
"Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus dilakukan bersama-sama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi akan bisa teratasi dengan cepat adil dan merata. Kita tahu bahwa no one is safe until everyone is'," ucap Presiden.
Baca juga: PBB ungkapkan 635.000 warga Afghanistan terusir tahun ini
Menurut Presiden Jokowi, kemampuan dan kecepatan antaranegara dalam menangani COVID-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang.
"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal ini harus bisa diselesaikan dengan langkah-langkah nyata," kata Presiden.
Pada masa depan, masyarakat dunia harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global (global health security system).
"Diperlukan mekanisme baru untuk menggalang ketahanan kesehatan global, baik pendanaan, vaksin obat-obatan, alat-alat kesehatan, maupun tenaga kesehatan, secara cepat dan merata di seluruh negara," ujar Presiden.
Selain itu, lanjut Jokowi, perlu standardisasi prokes global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksianasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya.
Baca juga: Semua Presiden tak perlu tunjukkan bukti vaksinasi di sidang PBB
"Kedua, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi," ungkap Presiden.
Indonesia dan negara berkembang lainnya, menurut Presiden Jokowi, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas dengan membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan berkelanjutan.
"Ketiga, komitmen indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon dan teknologi hijau sudah jelas dan tegas," kata Presiden.
Akan tetapi, transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.
"Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara," ujar Presiden.
Poin keempat, masyarakat dunia harus tetap serius menangani intoleransi, konflik, terorisme, dan perang; perdamaian dalam keberagaman; serta jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas.
Baca juga: Mantap, dua anggota Polres Meranti ikut misi perdamaian PBB di Afrika
"Potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang makin jauh dari harapan serta krisis politik di Myanmar harus jadi agenda kita bersama," kata Presiden.
Menurut Jokowi, para pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghaslkan Five Point Consensus yang implemetasinya butuh komitmen militer Myanmar.
Baca juga: PBB: Korban sipil di Afghanistan capai rekor tertinggi pada Mei-Juni
"Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberi harapan masa depan dunia," kata Presiden.
Sebanyak 195 negara dijadwalkan berpartisipasi dalam High Level Week Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, sebanyak 107 di antaranya berpartisipasi pada tingkat kepala negara, baik yang hadir maupun yang menyampaikan pernyataan secara virtual.
Baca juga: PBB peringatkan 71 persen populasi Lebanon berisiko kehilangan akses air bersih
Baca juga: PBB dukung pemberlakuan PPKM untuk tekan penularan COVID-19
