Penerbangan komersial internasional Afghanistan dimulai lagi

Kabul (ANTARA) - Bandara Kabul pada Kamis (9/9) menyaksikan keberangkatan penerbangan komersial internasional pertama sejak kekacauan pengangkutan udara oleh negara-negara Barat pada Agustus.

Sementara itu, harapan untuk kembali tertib meredup oleh laporan PBB tentang peningkatan pembatasan pada wanita dan bencana kemanusiaan yang mengancam.

Baca juga: 25 pengungsi dipindahkan ke Jakarta saat Ramadhan. Begini penjelasan Rudenim Pekanbaru

Penerbangan itu menandai langkah penting dalam upaya Taliban untuk mengembalikan keadaan normal di negara itu setelah mereka merebut kekuasaan pada Agustus.

Baca juga: Indonesia diminta antisipasi datangnya pengungsi Afghanistan -

Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Afghanistan, jika tidak mendapatkan pemasukan dana, berada dalam bahaya "kehancuran total ekonomi dan tatanan sosial".

Dia juga mengatakan makin banyak laporan bahwa Taliban kembali memberlakukan pembatasan pada wanita, seperti yang mereka lakukan ketika mereka memerintah dari 1996 hingga 2001.

Pembatasan itu berlangsung meskipun ada janji oleh para pemimpin untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan syariah, atau hukum Islam.

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, yang berkunjung ke Islamabad, berterima kasih kepada para pemimpin Taliban karena membantu membuka kembali bandara.

Baca juga: Tiga pengungsi Afghanistan pulang secara sukarela dari Pekanbaru, begini penjelasannya

Sekitar 113 orang berada di dalam penerbangan ke Doha yang dioperasikan oleh Qatar Airways milik negara, kata para pejabat.

Para penumpang termasuk warga negara Amerika Serikat, Kanada, Ukraina, Jerman, dan Inggris, kata seorang sumber yang mengetahui penerbangan tersebut.

AS menolak menyebutkan jumlah warganya yang berada di pesawat tersebut, namun mengatakan 30 warga negara dan penduduk tetap AS diundang untuk ikut penerbangan itu --tetapi tidak semua menerima tawaran tersebut.

Seorang sumber mengatakan para penumpang dibawa ke bandara Kabul dalam konvoi yang dilaksanakan oleh Qatar setelah perjalanan aman disetujui.

Baca juga: Pengungsi luar negeri demo Rudenim Pekanbaru. Ini permintaanya

Di Doha, mereka awalnya akan tinggal di kompleks yang menampung pengungsi Afghanistan dan pengungsi-pengungsi lainnya.

Penerbangan internasional telah terbang masuk dan keluar dalam beberapa hari terakhir untuk membawa para pejabat, teknisi, dan bantuan.

Namun, pesawat yang berangkat pada Kamis adalah penerbangan sipil pertama pascaevakuasi yang kacau balau pada 124.000 orang asing dan warga Afghanistan yang berisiko setelah kendali Ibu Kota Kabul direbut oleh Taliban pada 15 Agustus.

Utusan khusus Qatar, Mutlaq bin Majed al-Qahtani, menggambarkan penerbangan Kamis sebagai penerbangan reguler dan bukan evakuasi. Juga akan ada penerbangan pada Jumat, katanya.

Baca juga: Indonesia diminta antisipasi datangnya pengungsi Afghanistan

“Mudah-mudahan, kehidupan menjadi normal di Afghanistan,” kata al-Qahtani dari landasan bandara, dikutip Al Jazeera.

'Kemerosotan parah'

PBB memperingatkan bahwa pembekuan aset Afghanistan di luar negeri senilai sekitar 10 miliar dolar AS (sekitar Rp145 triliun) --untuk menjauhkannya dari tangan Taliban-- akan menyebabkan "kemerosotan ekonomi yang parah" dan dapat mendorong jutaan lagi warga Afghanistan ke dalam kemiskinan dan kelaparan.

Tanpa lebih banyak dana untuk negara itu, krisis dapat "membuat Afghanistan mundur selama beberapa generasi," kata Lyons.

“Perekonomian harus dibiarkan bernapas selama beberapa bulan lagi, memberi Taliban kesempatan untuk menunjukkan fleksibilitas dan keinginan tulus untuk melakukan hal-hal yang berbeda kali ini, terutama dari perspektif hak asasi manusia, gender, dan kontraterorisme,” kata Lyons kepada Dewan Keamanan PBB

Pemerintahan Taliban sebelumnya digulingkan oleh invasi pimpinan AS setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang didalangi oleh para pemimpin Al Qaida yang berbasis di Afghanistan.

Barat memandang aset Afghanistan di luar negeri sebagai tuas kunci untuk menekan Taliban. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak memiliki rencana untuk melepaskan miliaran emas Afghanistan, investasi, dan cadangan mata uang asing yang telah dibekukan.

Banyak kritikus telah meminta pimpinan Taliban untuk menghidupkan kembali ekonomi, yang menghadapi keruntuhan di tengah inflasi yang tajam dan kekurangan pangan.

Seorang menteri Taliban mengatakan pemerintah baru ingin berhubungan dengan pemerintah negara-negara di kawasan maupun Barat serta bekerja sama dengan organisasi bantuan internasional.

Tetapi, para analis mengatakan susunan Kabinet yang diumumkan oleh kelompok itu minggu ini bisa menghambat pemberian pengakuan oleh Barat.

Para menteri semuanya terdiri dari laki-laki dan termasuk kelompok garis keras Islam dan individu yang diburu oleh Amerika Serikat atas tuduhan terorisme.

Para wanita memprotes di Kabul pada Selasa (7/9) untuk menentang pemerintah baru.

Lyons mengatakan organisasi nonpemerintah yang mendukung perempuan menjadi sasaran, kebebasan perempuan dibatasi, dan Departemen Urusan Perempuan yang didukung AS dibubarkan di seluruh negeri.

"Kami menerima laporan yang meningkat di mana Taliban melarang perempuan tampil di tempat umum tanpa pendamping laki-laki dan mencegah perempuan bekerja. Mereka membatasi akses anak perempuan ke pendidikan di beberapa daerah," katanya kepada Dewan Keamanan.

Seorang editor surat kabar mengatakan dua wartawannya dipukuli dalam tahanan polisi minggu ini setelah meliput protes perempuan di Kabul. Di kota itu, mereka ditahan oleh Taliban.

Zaki Daryabi, pendiri dan pemimpin redaksi surat kabar Etilaat Roz, berbagi gambar di media sosial yang memperlihatkan dua wartawan laki-laki yang mengalami cedera.

Salah satu wartawan terlihat mengalami memar lebar dan merah di punggung bagian bawah. Wartawan satunya mengalami memar di bagian bahu dan lengannya.

Dalam foto-foto yang sudah dipastikan keasliannya oleh Reuters, wajah kedua pria itu juga terlihat memar dan luka sabetan.

Sumber: Reuters