Anggota DPR nyatakan pemerintah perlu meningkatkan keselarasan antara UMKM dan BUMN

id Berita hari ini, berita riau terbaru,berita riau antara, DPR

Anggota DPR nyatakan pemerintah perlu meningkatkan keselarasan antara UMKM dan BUMN

Pengunjung memindai kode QRIS untuk pembayaran dalam acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 Eksotisme Lombok di kawasan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) The Mandalika, Praya, Lombok Tengah, NTB, Rabu (3/3/2021). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina menyatakan pemerintah perlu meningkatkan keselarasan antara UMKM dan BUMN dalam rangka meningkatkan kemampuan digitalisasi dari berbagai UMKM yang ke depannya juga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

"Terbentuknya link and match antara UMKM dengan BUMN mesti segera terwujud," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemenparekraf dukung dompet digital jadi lokomotif digitalisasi UMKM

Nevi menyatakan porsi APBN jangan hanya diberikan kepada BUMN, tetapi juga perlu memperhatikan pelaku UMKM, yang mempertahankan tumbuh kembang perekonomian bangsa.

Ia juga mengingatkan pemerintah memperkuat digitalisasi UMKM serta mendorongnya untuk berlari mempersiapkan diri berkompetisi usaha secara internasional.

"Apalagi, saat pandemi COVID-19 ini, mesti memacu percepatan perilaku usaha untuk dapat bertahan dan bila perlu secara perlahan bangkit untuk maju," ucapnya.

Menurut dia, salah satu tanda kemajuannya antara lain adalah ketika produk dari komoditas yang dihasilkan anak negeri sudah diterima oleh masyarakat internasional.

Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir ingin UMKM Jatim disukai dan dicintai konsumen global

Untuk itu, ujar Nevi, dorongan untuk penguatan digitalisasi UMKM berbasis data tunggal ini mesti terus disuarakan agar tidak ada momentum yang terlupakan.

Apalagi, lanjutnya, sistem teknologi informasi dan lengkapnya infrastruktur pendukung seperti jasa antar barang yang semakin kompetitif, akan menjadi peluang usaha semakin luas tanpa batas lokasi dan waktu.

"Pandemi saat ini selain merubah pola hidup masyarakat, juga ada peringatan keras atas penurunan jumlah pelaku UMKM yang tadinya sejumlah 64,7 juta pada 2019, namun pada 2020 turun drastis hingga menjadi 34 juta pelaku usaha," kata Nevi.

Baca juga: Layanan pemasaran digital jadi potensi optimalkan UMKM Indonesia

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan UMKM dan BUMN adalah tulang punggung perekonomian Indonesia.

"UMKM dan BUMN, tulang punggung ekonomi Indonesia," ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun Instagram-nya @erickthohir di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Erick mengatakan mentransformasi BUMN dan menjadikannya naik kelas sebagai pemain global, merupakan tugas utama dirinya sebagai Menteri BUMN.

Baca juga: Bhima Yudhistira sebut rights issue BRI dorong UMKM naik kelas lewat BUMN ultra mikro

Tetapi, menjadikan UMKM, yang merupakan badan usaha milik rakyat, lebih kuat, tangguh, dan berdaya saing adalah merupakan tugas bersama semua pihak.

BUMN akan terus bekerja keras dan bahu-membahu agar seluruh pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, ketersediaan energi, akses telekomunikasi, sampai pembiayaan usaha bagi rakyat Indonesia dapat terpenuhi dengan baik, sehingga dunia usaha dapat bergerak lancar.

Inisiatif keterlibatan UMKM sebagai mitra dari rantai pasok industri serta pengadaan barang dan jasa BUMN, lanjutnya, adalah bentuk nyata, sinergi yang berkelanjutan.

Baca juga: Aplikasi digital bagi pelaku UMKM di 10 destinasi wisata prioritas