Amerika Serikat berencana wajibkan pengunjung asing divaksin COVID-19

Washington (ANTARA) - Pemerintah Amerika Serikat sedang mengembangkan rencana untuk mewajibkan hampir semua pengunjung asing ke AS untuk divaksin penuh terhadap COVID-19 sebagai bagian dari pencabutan pembatasan perjalanan, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters, Rabu (4/8).

Pembatasan perjalanan yang selama masa pandemi diterapkan oleh AS telah menghalangi orang dari sebagian besar negara di dunia untuk memasuki negara itu.

Baca juga: Ini syarat ibu hamil boleh lakukan vaksinasi COVID-19

Gedung Putih ingin membuka kembali perjalanan yang akan memulihkan bisnis penerbangan dan industri pariwisata.

Namun, AS tidak siap untuk segera mencabut pembatasan karena meningkatnya kasus COVID-19 dan varian Delta yang sangat menular, kata pejabat itu.

"Pemerintahan (Presiden Joe) Biden memiliki kelompok kerja antarlembaga yang bekerja untuk menyiapkan sistem baru ketika kami dapat membuka kembali perjalanan," ujar pejabat itu.

Baca juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo apresiasi program Vaksinasi Merdeka

Dia menambahkan bahwa itu termasuk "pendekatan bertahap yang seiring waktu akan berarti, dengan pengecualian terbatas, bahwa warga negara asing yang bepergian ke Amerika Serikat (dari semua negara) perlu divaksin sepenuhnya."

Pembatasan perjalanan luar biasa oleh AS pertama kali diberlakukan terhadap China pada Januari 2020 untuk mengatasi penyebaran COVID-19.

Banyak negara lain telah ditambahkan dalam daftar larangan perjalanan masuk AS itu, dan yang terbaru adalah India pada Mei.

Baca juga: OJK Riau gesa vaksinasi 39 ribu pekerja di sektor jasa keuangan

Komentar pejabat itu adalah sinyal terkuat hingga saat ini bahwa Gedung Putih berupaya untuk melonggarkan pembatasan perjalanan tersebut.

Pada Juli, Reuters melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan pengunjung asing untuk divaksin yang merupakan bagian dari diskusi tentang cara melonggarkan pembatasan perjalanan.

Pejabat itu menambahkan, "kelompok kerja sedang mengembangkan proses kebijakan dan perencanaan yang harus dipersiapkan pada waktu yang tepat untuk transisi ke sistem baru".

Beberapa negara, termasuk Kanada dan Inggris, melonggarkan atau mencabut pembatasan perjalanan bagi warga Amerika yang telah divaksin.

Gedung Putih telah menggelar diskusi dengan maskapai penerbangan dan lainnya tentang cara yang akan mereka gunakan untuk menerapkan kebijakan yang mewajibkan vaksin bagi para pengunjung asing.

Baca juga: Kadin imbau perusahaan yang mampu ikut Program Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah AS juga harus menjawab beberapa pertanyaan lain termasuk tentang jenis bukti yang akan diterima sebagai tanda vaksinasi dan apakah AS akan menerima masuk orang yang disuntik dengan vaksin yang digunakan beberapa negara tetapi belum disetujui oleh regulator AS.

AS saat ini melarang sebagian besar warga negara non-Amerika yang dalam 14 hari terakhir berada di Inggris, 26 negara yang masuk wilayah Schengen di Eropa tanpa kontrol perbatasan, Irlandia, China, India, Afrika Selatan, Iran, dan Brazil.

Pembicaraan antarlembaga Gedung Putih sebelumnya berfokus pada kebutuhan vaksin untuk hampir semua pengunjung asing yang datang melalui jalur udara.

Namun, pejabat Gedung Putih belum menjawab pertanyaan apakah pemerintah AS sedang mengembangkan rencana untuk juga mewajibkan pengunjung yang datang dari Meksiko dan Kanada untuk divaksin sebelum melintasi perbatasan darat.

Saat ini, satu-satunya pelancong asing yang diizinkan untuk menyeberang melalui darat ke AS dari Meksiko dan Kanada adalah para pekerja sektor penting, seperti pengemudi truk atau perawat.

Baca juga: Vaksinasi COVID-19 penumpang pesawat di Bandara AP II mencapai 40.000 orang

Sejauh ini belum jelas berapa lama pemerintah AS akan mempertahankan pembatasan perjalanan yang berlaku saat ini.

Namun, pejabat Gedung Putih itu menegaskan kembali bahwa kasus COVID-19 "tampaknya akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan" dan bahwa "Amerika Serikat akan mempertahankan pembatasan perjalanan yang ada pada saat ini."

Para pejabat industri masih berpikir bahwa rencana pelonggaran pembatasan perjalanan itu akan terus dibahas setidaknya berminggu-minggu dan berpotensi sampai berbulan-bulan sebelum pembatasan dicabut.

Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump tidak menetapkan ukuran apa pun untuk menambah atau menghapus negara-negara dari daftar pembatasan perjalanan, dan demikian pula dengan pemerintahan Biden.

Trump memang berusaha untuk mengeluarkan negara-negara Eropa dari daftar pembatasan perjalanan pada Januari, tetapi Biden menerapkan kembali pembatasan itu sebelum sempat dicabut.

Banyak kritikus mengatakan pembatasan tersebut tidak lagi masuk akal karena beberapa negara dengan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi tidak termasuk dalam daftar pembatasan, sementara beberapa negara dalam daftar pembatasan tersebut telah berhasil mengendalikan pandemi.

Baca juga: Riau kembali dikirimi 40 ribu vaksin

Pembatasan perjalanan yang diberlakukan AS saat ini telah memisahkan orang-orang serta mencegah beberapa orang yang bekerja di AS untuk kembali ke negara asal dan mencegah yang lainnya datang untuk bekerja.

Pekan lalu, Reuters memberitakan bahwa Gedung Putih sedang membahas potensi untuk mewajibkan vaksinasi COVID-19 untuk pengunjung internasional. Beberapa sumber mengatakan pada saat itu tidak ada keputusan yang dibuat.

Pemerintahan Biden juga telah berbicara dengan maskapai-maskapai penerbangan AS dalam beberapa pekan terakhir tentang cara membangun pelacakan kontak internasional untuk penumpang sebelum mencabut pembatasan perjalanan.

Sumber: Reuters