Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bhima Yudhistira mengusulkan bantuan sosial tunai dinaikkan menjadi Rp1 juta dari Rp300 ribu per keluarga per bulan dan bantuan subsidi gaji kembali diberikan kepada pekerja untuk memitigasi dampak ekonomi jika pemerintah memperpanjang PPKM darurat.
"Bansos jelas tidak cukup jika bantuan tunai hanya Rp300 ribu per bulan per keluarga penerima. Itu artinya dalam situasi krisis nominal dana bansos tidak beda jauh dengan kondisi normal," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) itu saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Ketua DPD minta pemerintah segera salurkan bansos di masa PPKM Darurat
Untuk subsidi gaji kepada pekerja, Bhima mengusulkan pemerintah meningkatkan besarannya menjadi Rp5 juta per pekerja selama tiga bulan.
Adapun bantuan subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) ini pernah diberikan pemerintah saat awal pandemi COVID-19 di 2020. Namun pada APBN 2021, pemerintah tidak lagi mencantumkan BSU.
"Untuk cegah PHK massal, saya usul subsidi upah dilanjutkan dengan nominal bantuan Rp5 juta per pekerja selama tiga bulan," katanya.
Peningkatan anggaran bansos, kata Bhima, karena masyarakat memerlukan perlindungan tambahan pada masa krisis COVID-19. Terlebih, jika PPKM darurat diperpanjang dari periode awal 3-20 Juli 2021.
Bhima menganggap PPKM darurat memang perlu diperpanjang sebanyak satu kali, namun dengan target signifikan yakni hingga menekan pertambahan kasus harian di bawah 5.000 kasus COVID-19 dan juga tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR)di rumah Sakit kembali terkendali.
Konsekuensinya adalah anggaran bantuan perlindungan sosial harus dinaikkan untuk memitigasi dampak ekonomi kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
"Secara paralel, jumlah anggaran bansos harus naik signifikan. Nonsense ada pembatasan sosial efektif kalau anggaran bansosnya terlalu kecil dan pencairan terlambat," ujarnya.
Dampak jika PPKM darurat diperpanjang akan sangat memukul sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat seperti ritel, transportasi, perhotelan, dan restoran.
"Perusahaan yang mengajukan penundaan bayar utang bahkan mengajukan pailit akan meningkat pada kuartal III 2021," katanya.
Baca juga: Ketua DPD minta pemerintah segera salurkan bansos di masa PPKM Darurat
Baca juga: Sri Mulyani: Presiden Joko Widodo putuskan beri tambahan beras kepada penerima bansos
Berita Lainnya
BPH Migas awasi distribusi BBM saat arus balik Lebaran di Tangerang, Banten
19 April 2024 15:33 WIB
China desak komunitas internasional untuk dukung kemerdekaan Palestina
19 April 2024 15:01 WIB
BIJB Kertajati catat jumlah penumpang angkutan Lebaran lampaui target
19 April 2024 14:31 WIB
Ribuan penumpang pesawat tunda keberangkatan dampak abu vulkanik Gunung Ruang
19 April 2024 14:11 WIB
Juara Iga Swiatek melenggang mulus ke perempat final Stuttgart
19 April 2024 14:03 WIB
TNI AU tingkatkan sinergitas dengan TNI AD untuk perkuat pertahanan negara
19 April 2024 13:54 WIB
BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim terpantau turun dari 383 menjadi 202
19 April 2024 13:49 WIB
Xiaomi resmi hadirkan Redmi Note 13 series varian baru
19 April 2024 13:26 WIB