Ketua DPD minta pemerintah segera salurkan bansos di masa PPKM Darurat

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) yang seharusnya disalurkan di masa PPKM Darurat.

Menurutnya, hingga saat ini bansos dari pemerintah, melalui Kementerian Sosial, belum juga dibagikan, dan sangat dibutuhkan masyarakat.

Baca juga: Sri Mulyani: Presiden Joko Widodo putuskan beri tambahan beras kepada penerima bansos

"PPKM Darurat sudah berjalan sepuluh hari, segala bentuk penindakan bagi pelanggar telah dikenakan, masyarakat diharuskan tetap di rumah, tetapi bansos belum juga ada tanda-tanda cair. Tentu ini sangat ironi, karena bekal masyarakat untuk menutupi kebutuhan pokok mulai menipis," kata LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

LaNyalla meminta penyaluran bansos atau bantuan lainnya segera dipercepat, karena sudah Minggu kedua PPKM Darurat. Masyarakat, menurutnya, tentu sudah sangat-sangat membutuhkan.

Menurut Mantan Ketua Umum PSSI itu, seharusnya dalam minggu pertama PPKM Darurat bansos sudah disalurkan. Setidaknya, mencapai 70-80 persen dari target.

"Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah tidak karuan. Bantuan atau stimulus lainnya itu sudah bukan lagi untuk menjaga daya beli tetapi benar-benar untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian dan pembatasan," kata Senator asal Jawa Timur itu.

LaNyalla juga mengingatkan agar program bantuan dan relaksasi juga diberikan pada pengusaha yang terimbas PPKM Darurat.

Dia mengatakan penutupan mal atau pembatasan sejumlah tempat usaha berimbas pada potensi pengurangan tenaga kerja, dirumahkannya para karyawan dan kerugian besar bagi para pelaku usaha.

"Dengan dilanjutkannya stimulus, relaksasi, dan bantuan sosial diharapkan terkurangi bebannya,” kata dia lagi.

Untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bantuan produktif akan kembali digelontorkan oleh Pemerintah di masa PPKM Darurat. Sebanyak tiga juta UMKM akan menjadi penerima bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sebesar Rp1,2 juta dalam tiga bulan.

LaNyalla meminta agar bansos diberikan tepat waktu, apalagi pemerintah menjanjikannya cair di bulan Juli ini agar 12,8 juta pelaku usaha mikro dapat bertahan di tengah PPKM darurat.

Bantuan yang akan diberikan pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) yang anggarannya dialokasikan mencapai Rp13,96 triliun. PKH akan disalurkan pada 10 juta penerima.

Selain itu ada program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar 10 juta penerima dengan anggaran Rp6,1 triliun. Penerima BST dan PKH juga akan diberikan beras sebanyak 10 kilogram (kg).

Baca juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo minta pemerintah perbaiki data penerima bansos

Baca juga: Penyaluran bansos terdampak COVID-19 di Riau terkendala data