Penyaluran bansos terdampak COVID-19 di Riau terkendala data

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman menyebutkan terkendalanya penyaluran anggaran jaringan pengamanan sosial di kabupaten/kota di Provinsi Riau disebabkannya persoalan administrasi. Lantaran adanya data penerima bantuan yang kurang valid sehingga ini harus menjadi catatan dan evaluasi ke depannya.

"Salah satu yang menjadi catatan kita mengenai jaringan pengamanan sosial, ada data yang kurang valid sehingga dananya belum bisa disalurkan. Itulah kenapa ada kabupaten/kota yang dananya tidak terserap," ucap Yulisman di Pekanbaru, Senin.

Politisi Golkar Riau itu sangat menyayangkan kondisi ini, sebab anggaran untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 sudah disiapkan pemerintah melalui refocusing anggaran penanganan COVID-19.

"Padahal anggarannya sudah ada. Tapi tidak bisa disalurkan karena tidak mungkin melanggar aturan," ucap dia.

Yulisman berharap agar persoalan administrasi kependudukan ini menjadi atensi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera dibenahi.

Sebelumnya, Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Rokan Hilir (Rohil) Husaimi Hamidi menyayangkan kurangnya koordinasi antara Pemprov Riau dan Pemkab Rohil terkait penyaluran bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Akibatnya dana senilai Rp24 miliar untuk Bansos terdampak COVID-19 terpaksa dikembalikan ke kas daerah.

"Salah satu yang kita soroti terkait bantuan sosial COVID-19 di Rohil. Dimana Pemkab Rohil mengembalikan dana ke provinsi senilai Rp24 miliar lebih, tidak jadi disalurkan ke masyarakat karena ada data ganda penerima bantuan. Kita nilai ini merupakan bentuk ketidakseriusan Dinsos dalam bekerja, sementara masyarakat menangis meminta uang. Tapi uang yang sudah ada, justru tidak tersalurkan," kata Husaimi Hamidi belum lama ini.

Baca juga: Pemkab Rohil kembalikan Rp24 miliar Bansos COVID-19 ke kas daerah, ada apa?

Baca juga: Percepat bantuan, Dinsos dan Baznas Siak kerjasama