Pekanbaru, (antarariau) - Anggota Komisi IV DPR RI asal Riau, Wan Abubakar, meminta agar tidak ada aksi bakar diri dalam penyelesaian konflik kehutanan di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
"Saya kira rencana bakar diri itu tidak wajar, jadi bagi saudara saya yang terlibat dengan pembakaran diri lebih baik kita berunding dengan baik-baik," kata Wan Abubakar kepada ANTARA di Pekanbaru, Senin.
Hal itu disampaikan politisi PPP tersebut untuk mengomentari niat sejumlah petani Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berniat melakukan bakar diri di depan Istana Negara, Jakarta.
Menurut dia, rencana membakar diri menentang keberadaan perusahaan industri kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang tidak punya dasar yang kuat. Rencana tersebut, lanjutnya, sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Melayu di Riau.
"Apalagi dengan agama, Masyaallah dalam Islam tidak dibenarkan menganiaya diri sendiri karena itu perbuatan haram," ujarnya.
Ia menilai, kelompok tersebut tidak bisa memaksakan kehendak untuk menolak keberadaan perusahaan karena hal itu harus dilakukan secara hukum dan rasional.
"Kita tidak bisa menolak secara emosional dan sepihak pokoknya perusahaan berhenti, lalu apa bisa menjamin pembangunan yang lainnya di pedesaan," katanya.
Wan Abubakar juga meminta agar pemerintah juga memberikan ketegasan kepada perusahaan agar berpihak pada ekonomi masyarakat. Menurut dia, adanya rencana aksi bakar diri itu semata karena kelemahan informasi dan komunikasi dari kedua pihak.
"Pemerintah harus punya ketegasan bagaimana perusahaan bisa berpihak pada ekonomi masyarakat, jangan mengeluarkan izin saja," ujarnya.
Sebanyak tujuh warga yang tergabung dalam Serikat Tani Riau (STR) di Pekanbaru, Senin, menyebarkan selebaran ancaman mereka untuk melaksanakan aksi bakar diri di Jakarta terkait permasalahan sengketa lahan di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ketujuh warga yang berencana menggelar aksi bakar diri tersebut antara lain Muhammad Ridwan (27), Ali Wahyudi (28), Syafruddin (38), Swagto (40), Amri (41), Joni Setiawan (34) dan Jumani (28).
Seluruhnya diakui sebagai warga Pulau Padang, tepatnya di Desa Bagan Melibur, Desa Anak Kamal, Desa Lukit, Desa Mengkirau dan Teluk Belitung serta Desa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka kini membuka tenda di depan kantor DPRD Provinsi Riau, di Pekanbaru.
Hingga kini masalah sengketa lahan warga dengan perusahaan industri kehutanan RAPP diklaim sekelompok warga masih berlangsung. Padahal, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah meminta agar masalah itu diselesaikan dengan membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan pengukuran ulang agar lahan milik warga dikeluarkan dari area konsesi.
Namun, sekelompok warga di Pulau Padang tetap bersikeras agar RAPP menghentikan operasinya dan hengkang dari sana.
Wan Abubakar Minta Pemrotes Urungkan Bakar Diri
