Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kabupaten Kepulauan MerantiIrwanNasir menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 kepada BPK RI Perwakilan Riau di Pekanbaru, Senin.
Dengan penyampaian LKPD itu, Kepulauan Meranti menjadi kabupaten pertama di Riau yang melakukan dari kabupaten lainnya. Bahkan pelaporan ini juga sebagai kali terakhir tugas Irwan sebelum memasuki purna tugas atau habis masa jabatannya selama dua periode menjabat kepala daerah di Kota Sagu itu.
Ia mengucapkan terima kasih atas pengarahan yang diberikan BPK sehingga Meranti dapat meningkatkan pelaporan keuangan dan kinerjanya. Alhasil, Meranti pun berhasil meraih delapan kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut.
"Kami berharap tahun ini bisa meningkatkan pelaporan keuangan ini jadi semakin sempurna tidak saja dari segi compliance (pemenuhan) tetapi juga substansinya. Terlebih bagi saya yang beberapa hari lagi akan berakhir masa jabatan," katanya.
Meranti menjadi daerah yang pertama di Riau menyerahkan kewajiban tersebut. Bahkan dengan laporan itu, kata Irwan, menjadi yang pertama juga baginya bertemu Kepala BPK Perwakilan Riau yang baru Widhi Widayat. "Ini jadi pertemuan pertama dan terakhir kita Pak Widhi," ujarnya.
Meski begitu, ia berharap lembaga yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu terus memberikan bimbingan agar laporan keuangan Meranti semakin baik ke depannya.
Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Widhi Widayat sangat mengapresiasi Meranti karena dari waktu ke waktu selalu jadi yang pertama menyampaikan LKPD berbanding kabupaten/kota lainnya di Riau. Dia mengaku selalu mengingatkan timnya sebelum memulai pemeriksaan agar memastikan benar-benar bahwa LKPD unaudited itu sudah diterima.
"LKPD ini nantinya akan dibaca lalu diuji pada tujuh aspek apakah sudah nyambung dan relevan. Kami yakin sudah sangat baik apalagi Meranti sudah delapan kali WTP dan LKPD ini sudah direview Inspektorat sehingga tentu semakin baik," paparnya.
Setelah itu, sambung Widhi, akan dilanjutkan proses pemeriksaan secara terperinci. Harapannya Meranti bisa mempertahankam opini WTP sehingga menjadi salah satu kado terbaik Bupati Meranti yang akan segera purna tugas.
"Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan. Diantaranya harus sesuai standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi, kepatuhan pada peraturan dan efektivitas SBI," urainya.
Ia juga mengatakan, informasi keuangan yang cukup dalam penyampaian LKPD sangat dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab Meranti bisa bekerjasama memberikan informasi laporan keuangan yang dibutuhkan pemeriksa nantinya.
"Bagi kami dengan cepatnya Meranti menyerahkan LKPD ini sudah suatu prestasi walaupun masih tahap awal. Diharapkan tidak ada permasalahan yang bisa mempengaruhi opini mengingat sudah 8 kali WTP dan memang seharusnya tingkat pelaporan sudah lebih baik," pungkasnya.
Purna tugas, Bupati Meranti serahkan LKPD terakhir ke BPK
Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Widhi Widayat di Kantor BPK RI Jalan Sudirman Pekanbaru. (ANTARA/HO-Pemkab Meranti)
