Dinilai ada aturan dilanggar, FKPMR desak seleksi ulang komisaris dan direksi dua BUMD

Pekanbaru (ANTARA) - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mendatangi Komisi III DPRD Riau untuk menyampaikan secara langsung rekomendasi terkait seleksi jabatan Komisaris dan Direksi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).

Wakil Ketua Umum FKPMR Azlaini Agus di Pekanbaru, Rabu, menilai ada banyak aturan yang dilanggar dalam proses pengisian jabatan dua pimpinan perusahaan milik daerah tersebut. Untuk itu, pihaknya mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya seleksi ulang komisaris dan jajaran direksi BUMD Riau ini.

"DPRD Riau punya fungsi kontrol secara kelembagaan. FKPMR punya fungsi sosial dan politik kontrol di luar dewan. Maka kami sampaikan rekomendasi ini kepada DPRD Riau untuk kemudian diteruskan ke Gubernur Riau. Adapun poin dalam rekomendasi ini, kita meminta untuk dilakukan seleksi ulang. Mulai dari awal proses seleksi," kata Azlaini.

Dia mengatakan, upaya ini merupakan pernyataan sikap dari FKMR yang menilai tidak adanya transparansi dalam proses pemilihan jabatan orang-orang yang menduduki posisi strategis di perusahaan berpelat merah tersebut.

"Ini merupakan pertanyaan sikap FKPMR karena banyak sekali pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tidak terbuka, tidak transparan dan akuntabel," sebut dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi saat menerima kunjungan audiensi FKPMR, mengatakan akan melakukan evaluasi dengan memanggil panitia seleksi yang berperan melakukan penjaringan dalam pengisian jabatan.

"Kami di Komisi III sudah berusaha untuk mengkonter itu. Tapi keinginan pemerintah yang tidak ada. Dengan kehadiran orangtua kita ini jadi kekuatan kami mencoba melalukan evaluasi kembali dengan memanggil Tim Seleksi," ucap politisi PPP Riau itu.

Pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan FKPMR dan berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan menyurati Pimpinan DPRD Riau untuk diteruskan ke Gubernur Riau.

"Kami akan menyurati pimpinan untuk surati pak gubernur. Kami akan memanggil panitia seleksinya betul ga sesuai prosedur penjaringan Komisisaris dan Direksi BUMD ini," kata Husaimi.

Baca juga: Balapan liar resahkan warga, DPRD Riau minta aparat razia rutin

Baca juga: Tol Permai kembali makan korban, Pengelola diminta lakukan evaluasi khusus