Senat Amerika Serikat sebagian besar setujui tunjuk Yellen sebagai menkeu wanita pertama

id Berita hari ini, berita riau antara, berita riau terbaru,Menkeu

Senat Amerika Serikat sebagian besar setujui tunjuk Yellen sebagai menkeu wanita pertama

Foto dokumen - Janet Yellen, yang dicalonkan presiden terpilih AS Joe Biden menjadi menteri keuangan, berbicara saat Biden mengumumkan calon dan orang yang ditunjuk untuk bertugas di tim kebijakan ekonominya di markas transisi di Wilmington, Delaware, AS, 1 Desember 2020 (ANTARA/REUTERS/Leah Millis)

Washington (ANTARA) - Janet Yellen memperoleh persetujuan Senat yang luar biasa sebagai menteri keuangan AS wanita pertama pada Senin (25/1/2021), mengaturnya dengan cepat untuk bekerja dengan Kongres dalam hal bantuan virus corona, meninjau kebijakan sanksi-sanksi AS dan memperkuat regulasi keuangan.

Senat memberikan suara 84-15 untuk mengukuhkan Yellen, dengan semua penentangan datang dari Partai Republik, beberapa di antaranya telah menyatakan kekhawatiran tentang proposal bantuan, pajak, dan pengeluaran virus corona senilai 1,9 triliun dolar AS dari Presiden Joe Biden.

Senat pada Senin malam (25/1/2021) diperkirakan akan menerima pasal pemakzulan terhadap mantan Presiden Donald Trump, sebuah langkah yang juga memicu beberapa perpecahan partisan.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan Yellen telah membuat sejarah untuk kedua kalinya, tujuh tahun setelah dia menjadi wanita pertama yang memimpin Federal Reserve.

"Di Departemen Keuangan, ada lorong-lorong panjang di mana potret semua 77 Menteri Keuangan - semuanya laki-laki, sampai ke Alexander Hamilton," tulis Schumer di Twitter. “Saya sangat senang dapat memilih Janet Yellen hari ini dan menambahkan potret pertama seorang wanita ke lorong itu.”

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani revisi proyeksi ekonomi RI 2020 tumbuh negatif 2,2-1,7 persen

Yellen akan memainkan peran kunci dalam bekerja dengan Kongres mengenai rencana stimulus virus corona Biden dan dalam janjinya untuk menginvestasikan dua triliun dolar AS dalam proyek-proyek infrastruktur, energi hijau, pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan daya saing Amerika.

Departemen Keuangan akan mengawasi rencana Biden untuk membantu mendanai inisiatif ini dengan menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 28 persen dari 21 persen dan meningkatkan pajak bagi mereka yang menghasilkan lebih dari 400.000 dolar AS per tahun.

Partai Republik telah menyatakan kekhawatiran atas besaran nilanya dan peningkatan utang sebagai pengembalian ke konservatisme fiskal setelah mengalami defisit selama masa jabatan Trump dengan pemotongan pajak 2017 dan hampir lima triliun dolar AS dalam pengeluaran virus corona.

Yellen mengatakan kepada para senator pada sidang persetujuannya pekan lalu bahwa mereka perlu menaikkan upah minimum dan "bertindak besar" pada langkah-langkah stimulus atau mengambil risiko resesi yang lebih lama dan lebih menyakitkan yang disebabkan oleh pandemi.

Yellen juga mengatakan selama sidang konfirmasi bahwa dia akan segera melakukan peninjauan terhadap kebijakan sanksi-sanksi keuangan AS yang dikelola oleh Departemen Keuangan untuk memastikan bahwa mereka digunakan "secara strategis dan tepat" setelah peningkatan besar langkah-langkah tersebut di bawah pemerintahan Trump.

Persetujuan Yellen kurang dari seminggu setelah Biden menjabat, cepat menurut standar terkini. Pendahulunya dari Partai Republik, Steven Mnuchin, belum mendapat persetujuan hingga tiga minggu setelah pelantikan Trump pada 2017 berdasarkan pemungutan suara garis partai.

Departemen Keuangan pada Senin (25/1/2021) mengumumkan lebih banyak anggota tim Yellen, membawa kembali beberapa veteran pemerintahan Obama yang bertugas di badan tersebut.

Departemen Keuangan menunjuk Natalie Wyeth Earnest sebagai penasihat menteri untuk komunikasi strategis. Earnest menjabat sebagai asisten menteri urusan publik di Departemen Keuangan di bawah mantan Menteri Keuangan Jack Lew dan dalam berbagai peran komunikasi di bawah mantan Menteri Keuangan Tim Geithner.

Mark Mazur, direktur Pusat Kebijakan Pajak Urban-Brookings dan mantan asisten menteri Departemen Keuangan untuk kebijakan pajak, diangkat sebagai wakil asisten menteri untuk kebijakan pajak di Kantor Urusan Legislatif Departemen Keuangan.

Kementerian keuangan menunjuk Aruna Kalyanam, terakhir Wakil Ketua Penasihat Pajak House Ways and Means Committee, sebagai wakil asisten menteri untuk pajak dan anggaran di Kantor Urusan Legislatif.

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut realisasi anggaran PEN telah capai 63,3 persen

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani prediksi total belanja negara kuartal IV capai Rp798,7 triliun


Penerjemah: Apep Suhendar