Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp440 triliun atau 63,3 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 2 Desember 2020.
“Program pemulihan ekonomi nasional yang jumlah anggarannya Rp695,2 triliun, pada 2 Desember ini sudah dilaksanakan sebesar 63,3 persen atau Rp440 triliun,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut cukai rokok 2021 naik 12,5 persen
Sri Mulyani menyatakan melalui anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun tersebut pemerintah berkomitmen untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi risiko terburuk COVID-19 yang berdampak bagi masyarakat dan ekonomi.
Ia menyebutkan anggaran PEN berfokus pada enak bidang meliputi kesehatan Rp97,26 triliun, perlindungan sosial Rp234,33 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp65,97 triliun, UMKM Rp114,81 triliun, pembiayaan korporasi Rp62,22 triliun, dan insentif usaha Rp120,6 triliun.
Menurutnya, untuk bidang perlindungan sosial dari berbagai survei yang didapatkan tercatat bahwa program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan targetnya semakin luas namun masih perlu dilakukan perbaikan data.
Sri Mulyani mengatakan melalui berbagai program PEN tersebut diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi hingga mendekati nol persen dari terjadinya kontraksi pada kuartal III sebesar 3,49 persen.
Ia menuturkan jika pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun ini mampu mendekati nol persen maka terdapat potensi pembaikan hingga berada di zona positif pada tahun depan.
"Kontraksinya sekarang di sekitar 3 persen dan kita berharap di kuartal IV akan semakin mendekati nol sehingga 2021 kita perekonomiannya masuk di zona positif atau rebound cukup kuat,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia memastikan pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program pemulihan ekonomi sampai 2021 meliputi pendidikan Rp550 triliun, kesehatan Rp196 triliun, bansos Rp400 triliun dan infrastruktur Rp430 triliun.
Tak hanya itu, ia berharap dengan adanya vaksin dan langkah-langkah protokol kesehatan maka pengendalian COVID-19 bisa dilakukan sehingga kegiatan ekonomi serta sosial masyarakat dapat mulai dinormalisir.
"Itu berarti ekonomi mulai berjalan pulih. Langkah-langkah pemerintah ini akan bisa berjalan apabila ada kolaborasi dengan sektor usaha dan masyarakat karena ini situasi sangat tidak biasa," tegasnya.
Baca juga: Sri Mulyani sebut korupsi jadi ancaman besar dalam penanganan pandemi COVID-19
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani prediksi total belanja negara kuartal IV capai Rp798,7 triliun
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Berita Lainnya
Menag akan batasi perjalanan dinas seluruh jajarannya
15 November 2024 17:12 WIB
PLN dorong mahasiswa perguruan tinggi di Riau berinovasi kembangkan teknologi kendaraan listrik
15 November 2024 16:49 WIB
Rasa autentik rempah khas Indonesia di Vientiane, Laos
15 November 2024 16:15 WIB
Presiden Prabowo sampaikan tekad Indonesia lakukan hilirisasi sumber daya
15 November 2024 15:25 WIB
Reses DPD RI ke Riau, harapkan BRK Syariah terus berkontribusi bagi masyarakat
15 November 2024 14:58 WIB
Erupsi Gunung Lewotobi, 29.323 penumpang di Soetta batal terbang
15 November 2024 14:42 WIB
PPN 12 persen, ekonom minta pemerintah agar buat kebijakan pro daya beli
15 November 2024 14:16 WIB
Dekranasda Riau gelar lomba motif tenun dan batik khas Riau, ini pesan Zuliana Rahman Hadi
15 November 2024 14:10 WIB