Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembentukan lembaga sejenis Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) pada Januari 2021 akan menjadi terobosan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional.
"Pada bulan ini telah terbentuk yang namanya sovereign wealth fund. Ini juga agar para gubernur mengetahui sehingga kita memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiayaan nasional kita, tidak hanya tergantung APBN," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu
Baca juga: Presiden Jokowi serahkan 584.407 sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia
Presiden Jokowi mengatakan dengan adanya Indonesia Investment Authority, maka pemerintah tidak hanya memiliki sumber bantuan pinjaman namun memiliki instrumen pendanaan lain.
Sumber pendanaan ini, kata dia, dibutuhkan negara karena ada ketimpangan antara kemampuan pendanaan di domestik dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Terlebih saat ini kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat, sementara kapasitas pembiayaan BUMN juga terbatas, dan rasio utang pemerintah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) telah naik.
"Kita juga akan memiliki satu instrumen lagi yaitu SWF yang namanya adalah Indonesia Investment Authority. Supaya kita semuanya nanti bisa kenal yang namanya barang ini sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan, apabila nanti menyangkut daerah ini juga saya minta para gubernur juga bisa membantu," ujarnya.
Pemerintah sebelumnya sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI ini akan menggunakan nama Indonesia Investment Authority (INA).
Dalam PP tersebut, LPI diberi kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan," bunyi Pasal 5.
LPI merupakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Adapun kewenangan LPI sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) di PP tersebut adalah:
a. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
b. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (trust fund);
d. menentukan calon mitra investasi;
e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
f. menatausahakan aset.
Baca juga: Presiden Jokowi harap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bisa selesai kurang dari setahun
Baca juga: Presiden Joko Widodo dijadwalkan disuntik vaksinasi COVID-19 pada tanggal ini
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Berita Lainnya
Monumen Nasional dikunjungi 4.000 orang pada libur Kenaikan Yesus Kristus
10 May 2024 16:41 WIB
Zulkifli Hasan janji PAN tak minta proyek jika calon diusung terpilih Pilkada
10 May 2024 16:30 WIB
Film baru "Lord of the Rings" tentang karakter Gollum akan tayang pada 2026
10 May 2024 16:27 WIB
Pertamina sebut Pertamax Green 95 bukan pengganti Pertalite
10 May 2024 16:19 WIB
Gedung Putih: Israel masih terima "sebagian besar" kiriman senjata dari AS
10 May 2024 16:14 WIB
Akademisi soroti pentingnya pelestarian warisan geologi Kalimantan Timur
10 May 2024 16:05 WIB
TNI AU bahas rencana kegiatan latihan bersama dengan tentara Jepang
10 May 2024 15:45 WIB
Apple minta maaf setelah iklan produk iPad Pro terbaru diprotes warganet
10 May 2024 15:31 WIB