Riau terapkan tiga strategi pengendalian Karhutla saat pandemi

Pekanbaru (ANTARA) - Gubernur Riau H Syamsuar memaparkan tiga sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara permanenyang terus dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19.

"Yang pertama dengan kerja pengendalian baik organisasi dan kerja di lapangan. Kita tetap harus fokus mencegah Karhutla meski kondisi COVID-19,” kata Syamsuar dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Jumat.

Sistem kedua, lanjut Syamsuar, dengan teknologi modifikasi cuaca yang dibantu oleh Badan Pengelola Pengajian Teknologi (BPPT). "Teknologi modifikasi cuaca ini dilaksanakan oleh BPPT yang ditugaskan oleh Presiden RI dan TNI Angkatan Udara," katanya.

Menurut dia, walaupun saat ini masih ada hujan di Riau, namun kewaspadaan akan ancaman Karhutla harus tetap dijaga. Ia mengatakan Riau masih dalam kondisi Siaga Darurat Karhutla hingga 31 Oktober 2020.

"Walaupun penetapan siaga darurat akan segera berakhir, menurut Danlanud akan tetap melakukan modifikasi cuaca. Sebab, untuk modifikasi cuaca yang bertugas adalah dari TNI AU," ungkapnya.

Strategi ketiga, lanjutnya, adalah dengan penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan MPA atau masyarakat peduli api. Ia mengatakan baru saja meresmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH Tasik Besar Serkap Resort Dosan, Kabupaten Siak pada 15 Oktober lalu.

Ia berharap KPH mampu melaksanakan tugasnya dengan bekerja sama baik dengan masyarakat dan perusahaan-perusahaan di sekitar daerah rawan Karhutla.

Baca juga: Penyalahgunaan helikopter bantuan BNPB di Riau berpotensi rugikan negara

Menurut dia, tiga upaya yang telah dilakukan tersebut sejauh ini efektif untuk menekan Karhutla di Riau pada tahun ini. Kondisi tahun ini berbeda dibandingkan tahun 2019 lalu saat bencana asap akibat Karhutla sempat melumpuhkan aktivitas sekolah dan ekonomi, serta membuat banyak warga jatuh sakit.

Ke depannya, Syamsuar mengatakan Pemprov Riau berupaya membuat regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat upaya pencegahan Karhutla dengan pelibatan KPH.

"Kami sudah bicarakan bersama DPRD Provinsi Riau, in syaaAllah nanti juga akan kita tingkatkan sehingga mempunyai kekuatan hukum dan harapan kita bisa menjadi eksis dalam melakukan pencegahan Karhutla serta pemberdayaan masyarakat," katanya.

Baca juga: Resort pencegahan karhutla pertama di Indonesia diresmikan Gubri