Pekanbaru jamin ketersedian alat kontrasepsi saat pandemi

Pekanbaru (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menjamin ketersediaan alat kontrasepsi untuk metode kontrasepsi jangka pendek (MKJP), metode operasi pria (MOP), dan metode operasi wanita (MOW) untuk tiga bulan ke depan.

"Karenanya peserta aktif KB jangan takut terkait stok alkon tersebut kendati dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga program menurunkan angka kelahiran atau menstabilkan angka kelahiran masih bisa diantisipasi," kata Kepala Disdalduk KB Kota Pekanbaru, Muhammad Amin di Pekanbaru, Rabu.

Dia mengatakan saat ini penggunaan alat kontrasepsi oleh masyarakat Kota Pekanbaru tidak terkendala bahkan stok berbagai alat kontrasepsi yang ada di gudang saat ini mencukupi.

Hanya saja, katanya, karena pandemi COVID-19, pelayanan sedikit terganggu. Namun demikian pihaknya tetap memberikan pelayanan terkait dengan kontrasepsi pada masyarakat di berbagai klinik yang tersebar di 12 kecamatan di kota ini.

"Semua kontrasepsi yang dibutuhkan masyarakat masih tersedia, bahkan gudang kita masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pekanbaru, sedangkan pelayanan yang diberikan di klinik-klinik tetap menerapkan protokol kesehatan. Di klinik ini khusus untuk kontrasepsi jangka panjang dan untuk kontrasepsi jangka pendek, seperti suntik. Kalau pil dan kondom peserta KB aktif tinggal ambil di klinik," kata Muhammad Amin.

Begitu juga, kata dia, untuk MKJP, MOP, dan MOW, Disdalduk KB tetap memberikan pelayanan, dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, antara lain jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan cairan pembersih tangam, dan hindari kerumunan.

"Contoh hari ini di dalam pelayanan kontrasepsi dunia, kita tetap melayani dengan catatan tetap mengatur sistemnya yang sebelumnya melayani satu hari, diperpanjang seminggu. Atau dua minggu waktunya. Seharusnya pemakaiannya harus diganti, makanya kita droping lagi dengan pil atau dengan kondom, agar menurunkan angka kelahiran atau menstabilkan angka kelahiran masih bisa diatasi," jelasnya.

Stok alkon memang sudah disiapkan untuk satu tahun anggaran oleh pemerintah sedangkan pengadaannya kewenangan Kantor BKKBN Perwakilan Riau karena pengadaan dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan di UU Nomor 23 Tahun 2014.