BKKBN Riau jamin stok alat kontrasepsi aman untuk setahun

Pekanbaru (ANTARA) - Persediaan alat kontrasepsi di kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, mencukupi kebutuhan bagi peserta KB di daerah itu selama setahun dengan masa kadaluarsa hingga tahun 2021.

"Persedaian aman, sehingga pasangan usia subur tidak perlu khawatir jika membutuhkannya sudah bisa terlayani," kata Kepala BKKBN Provinsi Riau, Agus Putro Proklamasi di Pekanbaru, Kamis.

Ia menyampaikan itu, di sela rapat penelaahan progarm kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Provinsi Riau tahun 2019 bertema melalui percepatan program KKBPK kita mantapkan sinergitas lintas sektor dalam pencapaian program prioritas nasional, diikuti 137 peserta dari seluruh Riau.

Menurut Agus, jaminan ketersedian alat kontrasepsi itu dibuuthkan untuk memenuhi hak-hak reproduksi pasangan usia subur dan dengan jaminan alat kontrasepsi akan tercipta, ketika pasangan usia subur dapat dengan mudah memperolehnya, dimanapun dan kapanpun.

Sedangkan prosedur pengadaan alat kontrasepsi tersebut harus melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan pabrik pengadaan yang ditunjuk untuk memproduksinya di Jakarta dan sudah bersertifikasi.

"Ketersediaan alat kontrasepsi harus tetap dipertahankan untuk mendorong peserta KB baru menjadi peserta KB aktif, serta dalam upaya pengendalian penduduk menekan angka kelahiran sekaligus bagian dari proyek prioritas nasional yaitu memenuhi permintaan kebutuhan Alkon di faskes ," katanya.

Penggunaan Aalat kontrasepsi untuk pasangan usia subur juga diharapkan dapat menurunkan jumlah pasangan usia subur yang tidak terjangkau, seperti jauh dari fasilitas kesehatan, belum tahu pelayanan KB dan tidak tahu tentang alat kontrasepsi itu.

Ia menyebutkan, pencapaain peserta KB baru sampai dengan Juni 2019 tercatat sebesar 73.237 akseptor

atau 36,35 persen dari target ditetapkan 199.834 akseptor. Pencapaian terjadi karena rata-rata kemampaun pelayanan KB baru di Provinsi Riau berkisar 6-7 persen setiap bulan.

"Jika dibandingkan dengan target rata-rata yang harus dicapai 8,3 persen per bulan, maka Riau masih tertinggal 13,35 persen dari seharusnya 50 persen atau 99.917 akseptor," katanya.

Selain itu angka putus pakai sebesar 71.869 akseptor atau sebesar 9,73 persen yang seharusnya PA sampai Juni 2019 sebesar 810.676 namun dengan adanya putus pakai sebesar 9,73 persen maka Peserta Aktif Juni 2019 hanya 738.807 akseptor dimana kontribui PB terhadap PA hanya mencapai 1.368 akseptor atau 1,86 persen.

Rapat penelaahan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Provinsi Riau tahun 2019 dibuka secara resmi oleh gubernur Riau diwakili Kepala Disdukcapil Dalduk KB Provinsi Riau Andra Sjafril. ***3***T.F011