Siak, (ANTARARIAU News) - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Siak, Sumatera Barat menyoroti pembangunan bidang kesehatan di daerah setempat.
"Bersamaan pengesahan APBD 2012 sebesar Rp2,1 triliun, kita
menyoroti dan memberikan rekomendasi pada enam bidang termasuk bidang kesehatan," kata anggota Badan Anggaran DPRD Siak, Suhartono, Jumat.
Alokasi anggaran untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis diharapkan dilaksanakan dengan baik dan profesional demi terwujudnya Siak Sehat.
"Kami tidak ingin dengar lagi jeritan anak bangsa yang mengalami gizi buruk, tingginya angka kematian ibu dan anak, tidak terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai," katanya.
Selain itu, untuk bidang kesehatan ini, dewan menyorot pentingnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh puskesmas dan RSUD.
Sedangkan terkait alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan gratis juga harus dilaksanakan dengan baik dan profesional.
"Bukan hanya sebatas program untuk meraih simpati publik semata dengan mengabaikan kualitas atau mutu pendidikan," ujarnya.
Kemudian, Pemkab agar menetapkan seluruh UPTD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan memiliki rekening sendiri.
"Hal ini guna memperpendek rentang kendali administrasi keuangan antara SKPD dengan UPTD terutama UPTD yang berhubungan langsung pelayanan publik," ujarnya.
Selama ini, menurutnya UPTD mengeluhkan lambannya pencairan dana operasionalnya yang berimbas pada kurang maksimalnya kinerja," urainya.
Diharapkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 agar dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) secara efektif dan efisien.
"Kami minta untuk memanfaatkan waktu yang luas ini dengan sebaik-baiknya dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan," sebutnya.
Selanjutnya, kepada seluruh SKPD agar mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja, bukan kegiatan berbasis anggaran yang cenderung menggiring ke arah trend bagaimana menghasilkan anggran tanpa memperhatikan out come, benefit dan impact.
Terakhir, dewan meminta dalam pelaksanaan kegiatan-kegitan di masing-masing SKPD untuk lebih meningkatkan
pengawasan baik internal maupun ekternal.
"Ini agar kita memperoleh hasil pekerjaan yang baik kualitasnya," katanya.
Dikatakan Suhartono, dewan memberikan apresiasi atas terciptanya sejarah pengajuan dan pengesahan RAPBD Rabu (21/12) lalu tepat waktu dengan permintaan tetap mempertahankan prestasi ini dimasa-masa yang akan datang.
