Pekanbaru (ANTARA) - Badan kehormatan (BK) DPRD Riau akan mengevaluasi kinerja politisi senior Noviwaldi Jusman yang kini duduk sebagai wakil rakyat.
Evaluasi itu menyusul kurang efektifnya Noviwaldi Jusman alias Dedet dalam menjalankan tugasnya lantaran tengah menjalani perawatan medis akibat penyakit yang dideritanyadalam waktu lama.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau, Sukarmis saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/06). "Saat ini kita kan baru dilantik, malah diiringi COVID-19 ini. Nantilah tunggu covid agak reda baru kita akan evaluasi (kinerja Dedet)," katanya.
Akan tetapi, ia mengatakan sejak mewabahnya COVID-19 di Riau jadwal masuk kerja di DPRD Riau diganti dengan bekerja di kediaman masing- masingsesuai instruksi pemerintah. Begitu juga Dedet yang dia sebut melakukan hal yang sama.
Namun, jauh hari sebelum corona melanda, dia mengklaim jika Dedet masih cukup aktif dalam setiap agenda DPRD Riau.
Lebih jauh, Sukarmis juga mengaku belum menerima surat desakan yang dikirimkan LSM Bina Karya Pemuda Mandiri (BKPM) Kota Pekanbaru melalui suratnya bernomor: 023/LBKPM-PKU/Perm/V/2020 perihal Permintaan Evaluasi tertanggal 25 Mei 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Riau.
"Kita belum ada, tapi nanti kita akan lakukan evaluasi," terangnya.
Menurutnya, tidak efektifnya kinerja Dedet lantaran dikabarkan sakit sepenuhnya di tangan partai pengusungnya yakni Partai Demokrat. "Dia kan ada fraksi, nanti dari fraksinyalah bagaimana," tuturnya.
Pernyataan Sukarmis itu juga senada dengan Pengamat Politik Universitas Riau, Saiman Pakpahan yang menjelaskan nasib Noviwaldy Jusman sepenuhnya ada di tangan Partai Demokrat.
Katanya, jika ada desakan dari publik maka Partai Demokrat dapat lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Noviwaldy Jusman. Hal ini berkaitan dengan santer terdengar bahwa ia tak lagi efektif sebagai anggota DPRD Riau lantaran penyakit yang dideranya.
“Itu hak partai Demokrat terhadap yang bersangkutan (Noviwaldy). Tapi partainya bisa mempertimbangkan jika ada desakan publik,” ujar Saiman beberapa waktu lalu.
Baca juga: Ini pesan Noviwaldy untuk Asri Auzar, pegantinya sebagai Wakil Ketua DPRD Riau
Dia juga sependapat dengan organisasi riset dan advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau yang menyarankan agar Noviwaldy untuk mengundurkan diri karena sering mengalami gangguan kesehatan.
“Saya setuju dengan yang disampaikan Fitra,” jelasnya.
Sebelumnya, Fitra melalui Koordinator Fitra Riau Triono Hadi kepada wartawan Mei lalu menyarankan Noviwaldy untuk fokus berobat dan mengundurkan diri dari anggota DPRD Riau.
"Yang penting sebenarnya kesadaran dari yang bersangkutan. Bisa melakukan pengunduran diri karena sadar sudah tidak efektif dalam menjalankan tugas sebagai representasi rakyat," kata Triono.
"Otoritas PAW ada di partai, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan dan kriteria umum maupun kriteria khusus partai. Ya, tentu partai akan mempertinbangkan, apakah penyakit yang diderita ada kemungkinan sembuh? Mekipun berbulan-bulan proses pengobatannya. Jika tidak ada kemungkinan sembuh normal sediakala, maka perlu untuk mempertimbangkan PAW," lanjut Triono.
Sementara baru-baru ini datang desakan dari LSM Bina Karya Pemuda Mandiri (BKPM) Kota Pekanbaru mempertanyakan dan meminta informasi data tentang eksistensi dan tingkat partisipasi (kehadiran) dalam menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Riau. Termasuk atasNoviwaldy Jusman dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru.
Seperti diberitakan, selain didera gangguan kesehatan, bahkan dikabarkan telah mengalami operasi, Noviwaldy Jusman juga tengah diterpa kasus hukum di Polresta Pekanbaru. Terkait dugaan uang suap untuk seorang Ketua KPPS, mantan Wakil Ketua DPRD Riau itu belum kunjung diperiksa karena alasan sakit.
Baca juga: VIDEO - Pagar berduri hadang massa pendemo di depan DPRD Riau, 1.250 aparat diturunkan
Baca juga: Noviwaldy lama tak muncul di DPRD Riau usai turun jabatan. Begini tanggapan Fraksi Demokrat
