Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kampar, Eva Yuliana mendesak agar Pemkab Kampar segera mengusulkan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lantaran masuk kategori zona merah penularan virus corona disease atau COVID-19.
"Wajib diberlakukan PSBB karena susah masuk zona merah. Kita lihat tradisi ketika ramadan semua perantau pulang kampung. Apalagi banyak masyarakat Kampar yang merantau ke Malaysia. Nah, ini diperlukan upaya antisipasi, supaya jangan kecolongan. Makanya harus diberlakukan PSBB," ucap Eva Yuliana di Pekanbaru.
Empat daerah di Provinsi Riau ditetapkan sebagai zona merahCOVID-19karena sudah terjadi transmisi lokal atau penularan antarwarga yakni Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan.
Hingga saat ini, baru Kota Pekanbaru yang menerapkan PSBB. Ia menilai PSBB di Pekanbaru tidak akan efektif apabila daerah tetangganya, seperti Kampar dan Pelalawan tidak menerapkan hal serupa.
Mengingat, mobilitas warga di daerah tersebut sangat tinggi dan banyak warga bekerja di Pekanbaru tinggal di daerah Kampar dan Pelalawan.
"Berkaca dari Pekanbaru, jika nanti diterapkan PSBB di Kampar. Kita minta jangan sampai tidak tepat sasaran bantuan yang diberikan. Pemkab jangan lagi mengambil data lama. Kita lihat yang menerima BLT banyak yang kategori mampu, itu yang harus evaluasi," ungkap Politisi Demokrat itu.
Pihaknya juga berharap Kepada Pemkab Kampar untuk menginstruksikan berjenjang kepada pihak-pihak terkait,agar melakukan pendataan terkini masyarakat yang terdampak Covid-19.
"Kepada RT/RWnya betul-betul mendata,dan pihak desa mengusulkan data terkini ke Dinas Sosial agar data lama tersebut dapat diganti sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang," ucap Eva yang merupakan Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini.
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB