Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi pengangguran atau pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat wabah COVID-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden RI Joko Widodo, Selasa, mengatakan sebagai langkah jangka pendek Pemerintah telah menaikkan anggaran Kartu Pra Kerja.
Baca juga: PLN ajak masyarakat gunakan aplikasi PLN Mobile saat wabah Corona, begini manfaatnya
"Untuk jangka pendek Kartu Pra Kerja kita naikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sebanyak 5,6 juta yang terdampak bisa diserap dan BPJS Ketenagakerjaan uang yang dipakai bisa untuk kemudahan yang terkena PHK," ujar Menkeu dalam konferensi pers via video di Jakarta, Selasa.
Kemudian penyaluran dana desa serta program padat karya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk bantuan sosial.
"Jadi untuk jangka pendek kita gunakan semua instrumen yang ada untuk mengatasi dampak negatif dari PHK," jelas Menkeu.
Sri Mulyani mengatakan untuk jangka panjang, Pemerintah akan meningkatkan daya tahan usaha. Pemerintah akan menjaga kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kapasitas menarik investasi agar tetap baik dan menarik.
Atas dasar itu maka insentif pajak akan diberikan dan untuk saat ini fokus kepada industri manufaktur serta pemberian insentif tambahan ke-11 sektor transportasi, perhotelan dan sektor lain.
"Dengan insentif pajak pasal 21 diharapkan bisa memberikan daya tahan bagi perusahaan di 11 sektor," jelas dia.
Selain untuk jangka panjang Pemerintah juga akan melakukan pembahasan Omnibus Law sehingga dapat menarik modal baru melalui investasi dan kemiskinan serta pengangguran dikembalikan kepada tren menurun.
Baca juga: 398 ABK WNI dari Amerika Serikat tiba di Bandara Soekarno-Hatta
Baca juga: Pertamina sumbang ratusan APD hingga elpiji untuk tenaga medis Riau
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Berita Lainnya
Ricky apresiasi perjuangan tim putri Indonesia capai final Piala Uber 2024
04 May 2024 16:30 WIB
ICC: Ancaman terhadap keputusan Mahkamah bisa dianggap sebagai suatu kejahatan
04 May 2024 16:26 WIB
LPEM UI prediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,15 persen pada kuartal I 2024
04 May 2024 15:41 WIB
Mahasiswa pro-Palestina di Univ. Princeton mulai lakukan aksi mogok makan
04 May 2024 15:34 WIB
Food Station pastikan stok beras aman seiring masuknya masa panen di daerah
04 May 2024 15:28 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo ingatkan ancaman kemajuan teknologi bagi peradaban
04 May 2024 14:54 WIB
Empat stadion dan lapangan di Bali jadi lokasi latihan di Piala Asia Putri U-17
04 May 2024 14:44 WIB
UNRWA sebut perang di Jalur Gaza sama dengan perang terhadap perempuan
04 May 2024 14:38 WIB