Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Provinsi Riau Jonli mengatakan daerah setempat mendapatkan jatah sebanyak 92.893 kartu pra kerja yang diprioritaskan untuk masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan akibat dampak dari wabah COVID-19.
"Riau dapat pagu anggaran sebesar 92.893 kartu pra kerja. Sementara yang mendaftar baru 25.796 orang. Dengan demikian masih tersisa sebanyak 67.097 orang lagi. Kita masih buka pendaftaran sampai 10 April ini. Silahkan yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar," ucap Jonli dalam video converence bersama DPRD Riau di Pekanbaru, Senin.
Dia mengatakan, kriteria pendaftar kartu pra kerja diantaranya memiliki usia diatas 18 tahun, terkena PHK oleh perusahaan atau dirumahkan akibat pembatasan sosial karena Covid-19. Kemudian memiliki KTP dan NIK, memiliki nomor handphone dan email yang aktif, serta mencantumkan nama perusahaan tempat bekerja sebelumnya.
Lebih jauh dijelaskannya, setelah datanya lengkap, diverifikasi dan disetujui pusat. Kemudian bantuan akan dikirim ke nomor rekening yang bersangkutan. Mereka yang memiliki kartu pra kerja akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan ke depan dimulai pada April ini.
"Termasuk yang kami usulkan kepada Ibu Menteri, TKI yang dipulangkan dari Malaysia ke Riau. Mereka tentu tidak bekerja sampai wabah ini selesai. Apabila TKI ini memiliki syarat yang ditetapkan, maka berhak untuk mendapatkan kartu pra kerja," ucap Jonli.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran meminta agar pekerja harian maupun UMKM yang perekonomian menurun drastis akibat COVID-19, juga harus dipertimbangkan untuk mendapatkan kartu pra kerja.
"Kita minta agar kartu ini diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tidak hanya staf yang dirumahkan saja, tetapi juga UMKM atau pekerja lainnya, harus diusulkan untuk dapat kuota kartu prakerja ini," ucap Zukri.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho yang meminta agar program tersebut tepat sasaran. Dia juga meminta Dinsakertrans untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan program ini.
"Waktu pendaftarannya kan tinggal lima hari lagi, sementara ada 67 ribu kartu yang belum ada pendaftarnya, berarti banyak masyarakat yang tidak tahu. Saya minta agar bapak (Kadinakertrans) untuk melakukan sosialisasi lebih proaktif lagi kepada masyarakat. Karena bantuan seperti ini sangat meringankan beban masyarakat dan harus benar-benar direalisasikan," ucap wakil rakyat dapil Kota Pekanbaru itu.
Baca juga: Presiden Jokowi: Kartu Pra-Kerja bukan untuk gaji pengangguran
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB