Kantor Disnakertrans Dumai Didemo Puluhan Satpam

Dumai, 6/7 (ANTARA) - Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, Riau, didemo sekitar 80 orang berpropesi sebagai satuan pengamanan (satpam) lepas atau kontrak di perusahaan asing PT Wilmar Groub.

Puluhan Satpam sebelumnya dipekerjakan di PT Wilmar Groub melalui perusahaan penyedia jasa PT Adonara Bakti Bangsa (ABB) ini mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Rabu.

Satpam itu menggelar aksi demonstrasi menuntut keadilan atas status mereka yang tak jelas dan adanya pemutusan kontrak sepihak.

"Kita mengharapkan agar pemerintah bertindak adil dan jangan hanya gara-gara kepentingan bisnis lantas mengorbankan kami," kata Budianto, ditemui disela aksi demo di pekarangan Kantor Disnakertrans.

Pria 32 tahun ini mengaku kesal terhadap pemerintah daerah yang lambat dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan.

"Saya ini sudah punya anak istri, jika diberhentikan mau makan apa anak istri saya," katanya.

Pada kesempatan sama, Laksaman (31) mengatakan, aksi demo yang digelarnya semata-mata hanya menuntut agar dapat dipekerjakan kembali tanpa ada keputusan sepihak yang dapat menyengsarakan.

"Sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 59 ayat 5, perusahaan pemenang tender (PT Riau Insani Mandiri /RIM-red) tidak lagi mengikuti aturan main yang ada, salah satunya perekrutan tenaga kerja tidak dilakukan secara terbuka," tuturnya.

Hal tersebut menurut dia merupakan suatu tindakan penzaliman karena banyak Satpam lama di Wilmar tanpa ada kesalahan diberhentikan.

Selain itu, kata dia, pihak Disnakertrans juga terkesan menarik ulur permasalahan ini, sehingga tidak terselesaikan secara prosedural," kata Laksamana.

Dikesempatan terpisah, Kepala Disnakertras Dumai, Syamsul Bahri menuturkan pihaknya tidak ada maksud untuk menarik ulur permasalahan yang menyangkut kesejahteraan rakyat ini.

"Sampai sekarang terus berusaha untuk memediasi tiga pihak terkait, baik PT Wilmar sebagai pemilik kewenangan, PT RIM sebagai pemenang tender dan para pekerja yang merasa dizalimi," ujarnya.

Upaya mediasi ini kata dia, merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya salah satu pihak, yakni PT RIM tidak mengacuhkan permintaan untuk kembali merekrut sekitar 50 persen Satpam yang telah ada.

"Mereka hanya mau merekrut sekitar 20 persen tenaga kerja lama, sementara selebihnya di paksa berhenti. Kondisi ini membuat situasi semakin panas dan harus kembali didudukkan," ucapnya.

Dalam mediasi kata dia, pihaknya meminta agar ketiga belah pihak hadir untuk duduk bersama di Kantor Disnakertrans guna mencari solusi terbaik.

"Namun hingga pemanggilan kedua, pihak PT RIM tidak kunjung mengirim utusannya, sehingga kondisi ini menjadi berlarut-larut," kata dia,

Dalam aksi demo sejak pagi sekitar pukul 09.00 hingga siang sekitar jam 13 WIB itu, puluhan Satpam didominasi kaum pria dewasa ini kerap berorasi sambil memajangkan spanduk berisi tulisan mengecam PT RIM dan pemerintah setempat.

Aksi tersebut kemudian diredam oleh pejabat pemerintah setempat dengan memediasi permasalahan itu untuk duduk bersama sejumlah pihak-pihak terkait dan dianggap bertanggungjawab, yakni PT RIM sebagai pemenang tender dan PT Wilmar sebagai pemilik kuasa.