Pekanbaru (ANTARA) - Pengadaan mobil dinas Pimpinan DPRD Riau yang menuai kritikan dari sejumlah pihak belakangan ini ditanggapi santai oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Asri Auzar.
Asri pun meluruskan soal informasi pengadaan empat unit mobil pimpinan dewan dan dua minibus dengan pagu anggaran sebesar Rp6,5 miliar dalam APBD murni 2020 ini. Menurutnya, hal yang wajar dan sudah sesuai aturan jika pemerintah memberikan fasilitas berupa alat transportasi untuk menunjang tugas mereka sebagai wakil rakyat.
"Tentu kami mengucapkan terimakasih atas kritikan yang disampaikan kepada kami. Tapi perlu kami luruskan bahwa JeepWrangler seperti yang diberitakan, itu salah. Pimpinan DPRD Riau diberikan fasilitas oleh pemerintah berupa mobil dinas sesuai dengan standarnya. Apakah diperbolehkan? Tentu boleh untuk mendukung kelancaran kami dalam bertugas," ucap Asri Auzar di Pekanbaru, Senin.
Ditambah lagi, dengan kondisi mobil lama yang ditunggangi empat pimpinan dewan sering mogok sehingga menjadi kendala ketika melakukan kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat ke kabupaten/kota di Riau.
"Saya contohkan mobil saya. Kondisinya masih layak dipakai. Tapi sudah sering rusak, sama halnya dengan Ketua DPRD dan pimpinan lainnya yang mengeluhkan mobilnya sering mogok di jalan," ucap Ketua DPD Demokrat Riau itu.
Asri menegaskan bahwa sesuai dengan aturannya empat pimpinan dewan dijatah mobil dinas berjenis Jeep. Ketua DPRD Riau akan mendapatkan mobil dengan kapasitas mesin 4.000 cc, sementara untuk wakil ketua dewan dengan mobil bermesin 3.000 cc.
"Karena pimpinan DPRD tidak dapat tunjangan operasional dari pemerintah. Maka sebagai gantinya pemerintah memberikan mobil dengan status pinjam pakai. Jadi bukan milik pribadi yah. Ini milik pemprov. Jenis mobilnya jeep bisa pajero, fortuner, elche, prado dan lainnya. Jadi bukan JeepWrangler seperti yang diisukan," ucap wakil rakyat dapil Rokan Hilir itu.
Bahkan Asri mengatakan, jika alokasi anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan empat unit mobil pimpinan dewan dan minibus jauh lebih hemat dibandingkan kepala daerah di provinsi lainnya.
"Justru saya rasa kami lebih hemat dibandingkan daerah lainnya. Karena pengadaan mobil ini tergantung dari ketersediaan anggaran. Jadi kita juga tidak memaksakan," ucapnya.
Baca juga: Pengamat : Pengadaan Jeep mewah pimpinan DPRD Riau tak tepat. Ini alasannya
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB