Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Riau, Kasir, mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan solusi kongkret untuk mengatasi persoalan banjir yang sudah menjadi musibah tahunan di wilayah itu.
"Kita lihat pemko ini tak mau tau dengan persoalan banjir. Masak hujan satu jam saja di Pekanbaru bisa banjir dan terjadi setiap tahun. Kita minta pemerintah jangan tutup mata karena masyarakat sudah teriak meminta dicarikan solusi," ucap Kasir di Pekanbaru, Kamis.
Dia meminta agar pemerintah kota Pekanbaru dan Pemprov Riau duduk satu meja memikirkan rencana jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir ini. Harus ada master plan pembangunan drainase terintegrasi di kawasan padat penduduk yang dialirkan tempat pembuangan.
"Ini PR besar bukan main-main. Masalah anggaran bisa sama-sama diperjuangkan ke pusat lewat APBN. Jadi saya rasa tak ada alasan lagi kalau soal anggaran minim. Kalau ada kemauan pasti ada jalannya," ucap Politisi Hanura itu.
Dia meminta agar Provinsi Riau mencontoh daerah-daerah lain, dimana kepala daerahnya langsung turun memonitor kondisi banjir dan melaporkan ke Presiden Joko Widodo agar mendapat perhatian dari pusat.
"Di daerah lain saja bisa mereka pro aktif menangani banjir. Bahkan kalau ada kendala di daerah yang tidak bisa teratasi, mereka langsung minta bantuan pusat dan menghadap presiden. Jadi saya yakin kalau di Riau ini kita bersungguh-sungguh, persoalan ini bisa di minimalisir di masa yabg akan datang," ucap wakil rakyat dapil Kota Pekanbaru.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kota Pekanbaru, Parisman Ikhwan usai melakukan kunjungan reses, mengatakan akan menyerap dan menindaklanjuti keluhan warga Pekanbaru terkait persoalan banjir dan aspirasi lainnya.
"Saat kunjungan reses di sembilan titik, tiga kelurahan. Persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat yakni terkait masalah banjir, macet, gaji RT/RW yang tak dibayar, persoalan jalan dan lainnya," ucap Parisman.
Untuk persoalan banjir, dia menilai Pemerintah Kota Pekanbaru masih mengedepankan gengsi dan ego untuk meminta pertolongan dari provinsi dan pusat. Padahal, jika pemko lebih proaktif melakukan komunikasi dengan provinsi dan pusat, maka anggaran bisa dialokasikan untuk mengentaskan persoalan banjir yang melanda kawasan setempat.
"Saran saya kesampingkan dulu ego. Yang terpenting bagaimana kita bisa membangun kota yang kita cintai ini bersama. Karena kan kita sudah menuju kota metropolitan. Jadi jangan malu dan gengsi minta bantuan pusat," ujar Ketua Komisi IV DPRD Riau itu.
Baca juga: DPRD Riau desak anggaran atasi corona masuk APBD-P, begini sebabnya
Baca juga: Video - Ketua DPRD Riau dilapori rendahnya harga sawit dan abrasi pantai. Ini reaksinya
Baca juga: Kuburan saja dipagar, masak sekolah kami tidak berpagar, curhat kepala sekolah kepada Ketua DPRD Riau
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB