Kuburan saja dipagar, masak sekolah kami tidak berpagar, curhat kepala sekolah kepada Ketua DPRD Riau

Bengkalis (ANTARA) - Ketua DPRDProvinsi Riau Indra Gunawan Eet menjemput aspirasi masyarakat di Desa Muntai Barat, Desa Muntai dan Desa Jangkang, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, Jumat.

Ratusan masyarakat tampak antusias mengikuti reses wakil rakyat asal Bengkalis itu. Sejumlah persoalan disampaikan dalam kunjungan tersebut, diantaranya persoalan Rumah Layak Huni, bantuan alat tangkap nelayan, kondisi kekeringan, abrasi pantai dan persoalan infrastruktur lainnya.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni perbaikan fasilitas gedung sekolah yang ada di Desa Muntai Barat. Keluhan ini disampaikan oleh Kepala SDN 26, Jamalia bahwa kondisi ruangan dan bangunan di sekolahnya sangat memprihatinkan sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah ini.

"Sengnya dalam kondisi lapuk pak, kalau hari hujan. Habislah kami kena hujan. Anak-anak kehujanan begitupun meja kursi dan lemari juga basah. Sehingga kami minta perhatian dari bapak dan pemerintah untuk bisa membantu kami," ucapnya kepada Eet.

Dia juga melaporkan, jendela ruangan yang berlubang serta tidak memiliki pagar. Kondisi ini sangat membahayakan jika pelajar berlari keluar ruangan hingga ke jalan.

"Kuburan saja dipagar pak, masak sekolah kami tidak berpagar. Apalagi anak-anak keluar main biasanya berlari, khawatirnya kalau ada bus yang melintas. Ini sangat membahayakan," ucapnya pula.

Menanggapi hal itu, Eet langsung menelpon Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Ruby Handoko untuk mencarikan solusi pembenahan fasilitas ini.

"Ini saya dapat laporan dari kepsek saat reses, ada sekolah yang butuh bantuan. Saya minta bapak untuk segera turun meninjau sekolah ini," ucap Politisi Golkar itu yang berjanji akan mengawal perbaikan SD 26 ini.

Untuk persoalan kekeringan, dia juga memberikan bantuan untuk pembuatan sumur bor di dua desa. Yang juga menjadi laporan warga ketika menghadapi musim kemarau.

Persoalan berikutnya, yakni terkait abrasi pantai. Dikatakannya, pemerintah sudah mengucurkan anggaran yang sangat besar dari APBN untuk pembuatan turap penahan abrasi pantai. Perhatian pusat ini diharapkan dapat menjadi angin segar untuk mengentaskan persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun lalu ini.

Eet berjanji akan menyerap dan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat melalui kursi legislatif di DPRD Riau.

"Apa yang menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan di DPRD Riau. Untuk kewenangan kabupaten akan kami fasilitasi dengan pemkab setempat," ucapwakil rakyat dapilKotaDumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti itu.