Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan proses pencabutan status kewarganegaraan warga negara yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS, tidak perlu melalui proses pengadilan.
Mahfud, di Komplels Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedang mendata dan menyusun bentuk legalitas bagi warga negara di luar negeri yang terlibat jaringan terorisme.
Baca juga: Menko Polhukam, Mahfud MD sebut Pemerintah tak cabut status kewarganegaraan WNI eks ISIS
Nantinya, pemerintah akan mengeluarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk mencabut status WNI dari warga negara yang terafiliasi jaringan terorisme.
"Keputusan pemerintah bisa berbentuk Keppres (Keputusan Presiden), kalau itu orang permohonannya naturalisasi. Bisa (Keputusan) Menkumham kalau pencabutan, kan seperti itu," ujar dia.
Dengan begitu, kata Mahfud, penetapan hilangnya kewarganegaraan WNI yang pernah menjadi teroris di mancanegara, termasuk yang terlibat jaringan ISIS, tidak perlu melalui pengadilan. Pemerintah memastikan Keppres dan Kepmen dari Menkumham akan menjelaskan rinci soal pencabutan kewarganegaraan.
"Kalau pencabutan tidak pakai pengadilan. Proses hukum bukan pengadilan aja," ucap Mahfud.
Pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan 689 WNI di luar negeri yang terlibat jaringan terorisme, termasuk jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Keputusan itu diambil usai Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama para menteri terkait pada 11 Februari 2020.
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighters) ke Indonesia," kata Mahfud sebelumnya.
Sebanyak 689 WNI di jaringan FTF itu kini berada di Suriah, Turki, Afghanistan dan beberapa negara lainnya yang terlibat FTF. Keputusan itu diambil dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya demi menjaga keamanan 267 juta rakyat Indonesia.
Baca juga: Mahfud MD katakan, Indonesia saat ini sedang hadapi gangguan intoleransi
Baca juga: Mahfud MD pimpin rapat bahas Pulau khusus untuk tanggulangi penyakit menular
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Berita Lainnya
Raksasa ritel Indonesia kembali unjuk gigi di Pameran Impor dan Ekspor China
20 April 2024 14:27 WIB
Paket bantuan kemanusiaan dari China untuk Gaza tiba di Mesir
20 April 2024 13:48 WIB
Sekjen PBB Antonio Guterres serukan diakhirinya siklus pembalasan di Timur Tengah
20 April 2024 13:27 WIB
Korut lakukan uji coba rudal, tingkatkan ketegangan di Semenanjung Korea
20 April 2024 13:19 WIB
BMKG prakirakan cuaca sebagian besar Indonesia berawan
20 April 2024 13:14 WIB
Kemendag dorong produk pertanian Indonesia bisa masuk pasar Australia
20 April 2024 13:03 WIB
Ratusan Ha sawah di Situbondo, Jawa Timur siap panen musim tanam dua
20 April 2024 12:38 WIB
Dee Company resmi merilis trailer film horor "Vina: Sebelum 7 Hari"
20 April 2024 12:32 WIB