Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan RI bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi untuk mencari desa fiktif alias siluman yang kemungkinan ikut menerima dana desa.
"Kita terus melakukan penelitian dan verifikasi," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam temu media di Jakarta, Rabu.
Astera memastikan proses pemeriksaan lanjutan melalui koordinasi dengan kementerian lembaga terkait telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Ketentuan terbaru itu, tambah dia, telah mengatur kewajiban kepala daerah untuk melakukan verifikasi kembali jumlah desa guna menghindari adanya perbedaan data dan desa fiktif.
"Jadi ada check and balance, ini sebagai koordinasi apabila ada perbedaan data registrasi desa yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya data desa yang didapatkan daerah, kita bisa melihat kalau ada perbedaan (jumlah) desa," ujar Astera.
Sebelumnya, terdapat dugaan kasus penyaluran dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan karena dana tersebut disalurkan kepada 56 desa fiktif atau desa yang memiliki nama tapi tidak berpenghuni.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penyaluran dana desa untuk 56 desa fiktif tersebut, yang diketahui berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, telah dihentikan.
Sri Mulyani mengatakan penghentian penyaluran dana desa tersebut dilakukan sampai pihaknya mendapatkan kejelasan atas status desa secara hukum maupun secara substansi fisik.
Kasus itu berawal dari pembentukan 56 desa yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Konawe Nomor 7 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan Daerah Konawe Nomor 2 Tahun 2011.
56 desa tersebut akhirnya mendapatkan nomor registrasi desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016 sehingga mulai 2017 desa itu memperoleh alokasi dana desa dari pemerintah.
Berita Lainnya
Kementerian Keuangan berhasil raih penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
06 December 2023 11:46 WIB
KPK ajak perwakilan Kementerian Keuangan di Riau cegah korupsi
31 August 2022 21:50 WIB
DJP apresiasi penolakan uji materi UU HPP oleh Mahkamah Konstitusi
18 July 2022 23:33 WIB
Kemenkeu sesali kasus suap pajak oleh oknum pegawai DJP
13 November 2021 19:38 WIB
Pemerintah perpanjang insentif PPN DTP rumah tapak dan rusun
08 August 2021 17:38 WIB
Menkeu Sri Mulyani rombak jajaran eselon I Kementerian Keuangan
12 March 2021 11:53 WIB
Kinerja keuangan kementerian di Riau capai 96 persen tahun 2019
01 February 2020 10:33 WIB
Dua proyek infrastruktur Riau senilai Rp127 miliar kena blokir Kementerian Keuangan
28 March 2019 15:55 WIB