Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, menyatakan kinerja pelaksanaan keuangan kementerian di Riau capai 96 persen tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2018.
"Realisasinya meningkat 96 persen dari pagu tahun 2019 sebesar Rp8 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Bakhtarudin di Pekanbaru, Sabtu.
Bakhtarudin mengatakan, jika dibandingkan tahun 2018 lalu, kinerja pelaksanaan keuangan kementerian di Riau hanya 93 persen dari pagu Rp 7,9 triliun.
Dikatakannya, untuk memaksimalkan kinerja,
evaluasi terus dilakukan atas seluruh kinerja anggaran kementerian/lembaga (k/l) melalui satker-satkernya dengan orientasi tidak lagi hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga memberi perhatian lebih pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja, dan pencapaian output anggaran.
Bakhtaruddin menjelaskan hasil evaluasi yang dilakukan bahwa kinerja kementerian lembaga dalam penyerapan atau pelaksanaan anggaran sudah baik.
"Pengaturan dan pengendalian pengajuan pembayaran kepada KPPN di akhir tahun anggaran diatur melalui tahapan-tahapan yang sistematis, ketat, dan terukur, sebagaimana diatur dalam peraturan direktur jenderal perbendaharaan," urainya.
Menurutnya, efektifitas waktu menjadi jelas dan terorganisir tahapannya, Sakter terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun.
"Upaya-upaya tersebut mulai dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun cenderung dapat dikurangi," pungkasnya.
Berita Lainnya
OJK pastikan akan tetap independen meski terima anggaran APBN
06 September 2024 16:50 WIB
Irving Kahar rebut APBN Rp5 miliar percantik kawasan Istana Siak
27 August 2024 17:06 WIB
Ekonom nilai penarikan utang baru Rp775,9 T dalam RAPBN 2025 masih aman
19 August 2024 15:27 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintahan Prabowo diberi ruang pada APBN 2025
16 August 2024 16:56 WIB
Menkeu Sri Mulyani pastikan program makan bergizi gratis masuk postur APBN 2025
05 August 2024 13:29 WIB
Kemenkeu sebut APBN 2024 belanja yang dinikmati langsung oleh masyarakat
22 July 2024 16:05 WIB
Menkeu Sri Mulyani laporkan APBN defisit Rp77,3 triliun pada semester I-2024
08 July 2024 16:51 WIB
Menkeu Sri Mulyani sebut Presiden terpilih komitmen jaga defisit APBN di bawah 3 persen
24 June 2024 14:48 WIB