Kementerian Keuangan berhasil raih penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI meraih penghargaan kategori instansi pemerintah dengan unit kerja terbanyak peraih Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.

Pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023, yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Rabu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan tersebut kepada Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati.

Selain Kementerian Keuangan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga mendapatkan penghargaan pada kategori yang sama.

Penyerahan penghargaan hasil evaluasi AKIP, Reformasi Birokrasi, serta Zona Integritas ini merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaiknya dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain sebagai agenda dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat atas capaian reformasi birokrasi pemerintah selama tahun 2023, juga memberikan motivasi kepada instansi untuk selalu berbenah melakukan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penyerahan hasil evaluasi tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan reformasi birokrasi RBXperience yang dilaksanakan pada 5 dan 6 Desember 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan RBXperience termasuk penyerahan hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan pembelajaran dari kementerian/lembaga dan daerah untuk mempercepat peningkatan kualitas tata kelola instansi pemerintahan.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani menyatakan digitalisasi akan mempersempit peluang praktik korupsi di berbagai kegiatan termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah.

Salah satu upaya digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah dengan meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) dan Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) untuk kegiatan hulu minyak dan gas (migas).

Integrasi data dari Simbara dan SIT Migas dilakukan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia.

Integrasi tersebut menciptakan sebuah ekosistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan data yang konsisten secara nasional serta harmonisasi struktur neraca komoditas. Simbara dan SIT Migas turut mendorong penerimaan negara baik pajak, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdulah Azwar Anas memberi tantangan kepada 639 instansi pemerintah dari tingkat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang hadir dalam RBXperience 2023 untuk merampingkan aplikasi digital mereka.

“Kami sayembarakan bagi kabupaten, kota, provinsi, atau kementerian yang mengerjakan (perampingan aplikasi) paling awal akan kami beri penghargaan serius,” kata Azwar Anas di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (5/12).

Ia mengakui pentingnya digitalisasi dalam percepatan pengembangan reformasi birokrasi, namun yang salah adalah ketika satu inovasi dijadikan satu aplikasi, sehingga justru menyulitkan masyarakat karena harus mengunduh banyak aplikasi pada akhirnya.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut sinergi antarunit Kemenkeu harus jadi "DNA" dalam bertugas

Baca juga: Kemenkeu sedang kembangkan sistem pelaporan keuangan satu pintu