Ajakan tersebut disampaikan KPK saat kunjungan di Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Riau di Pekanbaru Senin(29/8) dalam acara Audiensi, Koordinasi, & Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
Acara tersebut dihadiri seluruh pejabat eselon II dan eselon III Kementerian Keuangan yang menjabat di Provinsi Riau serta dari pihak KPK yaitu Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko dan Korsupgah Wilayah I, beserta tim KPK lainnya.
Pada kesempatan tersebut Kepala Kementerian Keuangan Perwakilan Riau Ismed Saputra menyebutkan Kementerian Keuangan sangat mendukung segala upaya pencegahan korupsi salahsatunya dengan banyaknya unit kerja yang sudah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan juga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dimana Kemenkeu RI menjadi instansi pemerintah dengan capaian tertinggi di tingkat nasional.
Baca juga: Pemprov Riau raih penghargaan MCP dari KPK
Sementara Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko menjelaskan bahwa tindakan korupsi bersifat masif dan cenderung terencana. "Hati-hati jika ada perbuatan korupsi yang sudah menjadi pengawasan KPK, maka dapat dipastikan tindakannya akan tercium sampai ke akar-akarnya dan seluruh pihak yang terlibat pasti akan terdeteksi," tegasnya.
Bersamaan dengan hal tersebut, dia juga dengan berulang menjelaskan konsekuensi hukum dari tindakan pidaa korupsi dapat dijerat dengan hukuman tertinggi yaitu hukuman mati.
KPK juga memberikan atensi ke Pemerintah Daerah dalam hal optimalisasi pendapatan daerah. Olehya, KPK mengajak seluruh instansi yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah salah satunya adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau untuk turut mencegah dan mengawasi pendapatan daerah beserta pemanfaatan asset daerah yang juga menjadi bagian dari aset negara.
Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil DJP Riau Ahmad Djamhari menanggapi hal tersebut berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama Tripartit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah.
"Saat ini di Riau sendiri sudah ada empat kabupaten/kota yang sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama. Sisanya masih ada sembilan Pemerintah Daerah yang terdiri dari delapan Pemerintah Kabupaten/Kota dan satu Pemerintah Provinsi yang akan tergabung dalam kerja sama ini dan direncanakan penandatangan dilaksanakan di bulan September yang sebelumnya sempat diundur dari bulan Agustus," papar Ahmad Djamhari.
Ahmad menambahkan perjanjian kerja sama ini dapat menjadi salah satu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pendapatan negara dan pendapatan daerah dikarenakan salah satu poin di dalamnya adalah penegasan terkait pembagian objek pajak pusat dan daerah guna menghindari adanya pengenaan pajak berganda maupun objek yang terlewat dari pengenaan pajak.
#PajakKitaUntukKita#PajakKuatIndonesiaMaju
Baca juga: Kanwil DJP Riau lelang serentak aset sitaan penunggak pajak
Baca juga: DJP Riau kumpulkan Rp10,68 triliun pajak dalam enam bulan
