Tiga partai besar Lebanon sepakat untuk calonkan mantan menkeu Safadi jadi PM

id Berita hari ini, berita riau terkini, berita riau antara, Tiga partai

Tiga partai besar Lebanon sepakat untuk calonkan mantan menkeu Safadi jadi PM

Demonstran membawa suar saat berlangsungnya aksi protes anti pemerintah dekat Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi di Beirut, Lebanon, Kamis (7/11/2019).REUTERS/Andres Martinez Casares/wsj/djo

Beirut (ANTARA) - Tiga partai besar Lebanon sepakat untuk mencalonkan Mohammad Safadi, mantan menteri keuangan, menjadi perdana menteri pemerintahan baru, menurut lembaga penyiar LBCI dan MTV pada Kamis.

Kesepakatan itu dihasilkan pada pertemuan Kamis antara Perdana Menteri Saad al-Hariri, politikus Sunni terkemuka Lebanon, dan perwakilan senior dari kelompok Syiah Amal dan Hizbullah.

Tidak ada komentar resmi dari ketiga partai itu atau pun Safadi. Lembaga penyiar tersebut juga tidak mengidentifikasikan sumber mereka.

Hariri mundur sebagai perdana menteri pada 29 Oktober saat menghadapi gelombang aksi protes yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap politikus berkuasa. Para penguasa disalahkan atas praktik korupsi yang merajalela dan menyeret Lebanon ke dalam krisis ekonomi terpuruk sejak perang saudara 1975-1990.

Hariri tetap menjadi perdana menteri sementara untuk saat ini.

Pascapengunduran diri, Hariri, yang bersekutu dengan Barat dan negara Teluk Arab, mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah partai termasuk kelompok Hizbullah dukungan Iran, yang menginginkannya agar ia menjadi perdana menteri kembali.

Perdana menteri Lebanon harus dari kalangan Muslim Sunni, menurut sistem pembagian kekuasaan negara itu.

Sirus berita milik Hariri, Mustaqbal Web, menyerbutkan pertemuan antara Hariri, Ali Hassan Khalil dari Gerakan Amal dan Hussein al-Khalil dari Hizbullah membahas soal rekomendasi Safadi untuk posisi tersebut.

Safadi merupakan pengusaha ternama sekaligus anggota parlemen dari kota utara Tripoli. Ia sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan periode 2011-2014 di bawah pemerintahan perdana menteri Najib Mikati.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Asri Mayang Sari

Pewarta :
Editor: Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar