DPRD Riau pertanyakan pemprov tak cairkan bansos masjid Rp4 miliar

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Riau, Kasir, mempertanyakan alasan Pemprov Riau tak kunjung mencairkan bantuan sosial senilai Rp4 miliar untuk rumah ibadah yang telah dianggarkan dalam APBD perubahan 2019.

"Bantuan sudah dianggarkan, tapi tidak dijalankan. Kita tanya ke biro kesra katanya, kendalanya ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Pas kita telpon BPKAD, jusru katanya biro kesralah yang tidak memproses. Ini ada apa? kok saling lempar begitu," kata Kasir, di Pekanbaru, Selasa.

Menurut politisi Hanuraini, sudah ada 167 masjid yang mengusulkan untuk mendapatkan bantuan. Kasir bahkan sempat menanyakan alasan tersebut kepada Biro Kesra Pemprov Riau dalam dear pendapat (hearing)yang dilakukan komisi V DPRD Riau, tapi tidak mendapat jawaban yang rinci dari instansi bersangkutan.

Baca juga: Kasus Korupsi Bansos Bengkalis Berlanjut, Polda Riau Terbitkan Sprindik Baru

Kasir meminta agar pemprov Riau segera mengupayakan untuk mempercepat realisasi bantuan itu, mengingat sudah memasuki penghujung akhir tahun. Apalagi bantuan ini, juga banyak disuarakan oleh masyarakat untuk fasilitas dan renovasi masjid.

Legislator daerah pemilihan Kota Pekanbaru itu menambahkan, tidak ada aturan yang melarang pemberian bansos rumah ibadah ini. Sehingga, seharusnya sudah dilaksanakan.

"Ada politisnya mungkin, mereka takut kalau ini cair, kita di dewan yang dapat nama. Padahal kan ini niat baik semua. Kalau tidak ada kendala, yah tinggal cairkan. Jangan masyarakat sudah mengusulkan malah tidak diberi bantuan," ucap Wakil Ketua Fraksi PPP Nasdem Hanura DPRD Riau itu.

Pihaknya akan terus mengawasi agar bansos ini dapat direalisasikan dengan kembali memanggil biro kesra untuk menindaklanjuti perkembangannya.

"Karena ini benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kita akan terus awasi. Nanti saya juga akan minta data-data masjidnya," ujar Kasir.

Baca juga: Pembahasan APBD-P, DPRD Riau kaji bansos senilai Rp4,4 miliar untuk rumah ibadah