Dewan kritik APBDP Siak 2019 lebih besar belanja dari pendapatan

Siak, Riau (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Siak mengkritik belanja daerah yang lebih banyak dari pendapatan dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2019 yang disampaikan Bupati Siak, Alfedri.

"Belanja daerah meningkat, ditutup dari Silpa anggaran sebelumnya. Kami mengingatkanbelanja daerah kebijakannya masih belum sepenuhnya memperlihatkan aspek rasionalitas," kata Juru Bicara Fraksi PDIP, Oloan Munthe ketika menyampaikan pandangan fraksi di DPRD Siak, Selasa.

Pada penyampaian nota keuangan, Bupati Siak menyampaikan untuk APBDP 2019 pendapatan dari Rp1,975 triliun naik Rp104 miliar menjadi Rp2,08 triliun. Sementara belanja daerah meningkat

Rp319 miliar dari Rp1,9 triliun pada APBD murni 2019 diusulkan menjadi Rp2,218 triliun pada APBD Perubahan.

Kekurangan atau selisih antara belanja dan pendapatan tersebut itulah kemudian ditutup dengan sisa anggaran sebelumnya (silpa) yang berjumlah Rp200 miliar lebih. PDIP mengkritik sejumlah kenaikan belanja seperti bertambahnyauntuk pegawai dan sarana dan prasarana.

"Ini berpotensi mengurangi belanja sektor pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat," ungkap Oloan.

PDIP juga mempertanyakan belanja hibah kenaikan 82 persen dan juga bantuan keuangan dan sosial.

Dari sektor pendapatan disoroti juga Pendapatan Asli Daerah yang menurun. Begitu juga dengan pendapatan dari tujuh Badan Usaha Milik Daerah dimana Pemkab Siak memiliki sahamnya.

Bupati Siak, Alfedri yang hadir pada sidang paripurna tersebut mengatakan memang kekurangan belanja ditutupi Silpa. Meningkatnya belanja kata dia karena hibah ke Komisi Pemilihan Umum dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara.

"Hibah banyak ke KPU, tahapan pemilihan kepala daerah sudah dimulai 2019. Itu berdasarkan pengajuan dari KPU. Kalau belanja pegawai karena gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya, penambahan khusus dari dana pusat tak ada," ujarnya.

Terkait pendapatan deviden BUMD yang menurun kata bupati karena komposisi saham Pemkab Siak semakin kecil. Itu di Bank Riau Kepri dimana banyak provinsi dan kabupaten lain menambah saham dan modalnya.

"Komposisi kita semakin sedikit karena adanya penambahan saham dari provinsi dan kabupaten lain. Dari Kepri, Kabupaten Inderagiri Hilir dan Lingga. Jadi deviden yang diterima sesuai dengan porsi saham," inbuhnya.