Dumai, 28/10 (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kota Dumai, Riau, terus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang ada disemua sektor, baik darat, laut, maupun udara.
Kepala Dishub Dumai, Marwan, di Dumai, Kamis, mengatakan, khusus pada sektor darat, sumber PAD yang belum memberi kontribusi maksimal ada di perparkiran.
Sejauh ini, terang dia, kelola dan tata parkir di Dumai masih banyak kebocoran-kebocoran dan pemanfaatan ilegal oleh oknum dan kalangan premanisme.
"Sehingga dana yang sampai ke pemerintah daerah hanya ampasnya saja," terang dia yang baru dua bulan menjabat Kepala Dishub Dumai ini.
Menurutnya, potensi PAD yang ada pada lahan parkir seharusnya lebih Rp5 miliar pertahunnya apabila ditata kelola dengan baik dan maksimal.
Kepala Bidang Transportasi Darat, Reinhat Ronal, menjelaskan, saat ini anggaran perparkiran yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp1 miliar per-tahunnya.
Jumlah tersebut menurutnya jauh dari perkiraan dan target minimal yang telah ditetapkan pemerintah.
"Hal itu disebabkan banyaknya kebocoran-kebocoran dilapangan. Sistem yang dilakukan para juru parkir kebanyakan hanya menguntungkan sepihak, antara pribadi dan kelompok. Kedepan, mekanisme ini akan kita perbaiki," papar Ronal saat mendampingi Marwan.
"Selain itu juga ada potensi PAD lainnya yang belum tergali maksimal, yakni laut dan udara," jelas Marwan.
Saat ini, katanya, sumber PAD yang dihasilkan dua sektor tersebut mengalami permasalahan internal diantara dinas, perusahaan, dan instansi vertikal terkait, meliputi Bea dan Cukai, Pelindo, serta PT Pertamina.
Sejauh ini, jasa labuh setiap kapal hanya disetor ke sejumlah instansi vertikal sehingga pemerintah daerah hanya menerima ampasnya.
Sementara pada sektor udara, terangnya, ada di Bandara Pinang Kampai yang sejauh ini masih dikelola PT Pertamina.
"Kondisi ini yang menghambat kita untuk menggali PAD pada sektor satu ini. Jika bandara dilimpahkan pengelolaanya ke pemerintah dalam hal pengembangan bidang jasa transportasi udara, tentu akan lebih baik dan dijamin akan mendatangkan PAD yang lebih banyak," ungkapnya.
Usulan pengambilan alih kelola, terangnya, sebelumnya telah diajukan ke Pertamina, namun sejauh ini belum ada respon positif.
"Kami belum tahu dimana letak kerugian Pertamina jika bandara kita yang kelola, padahal ini dapat mendatangkan berbagai hal positif baik untuk pemerintah mapun Pertamina," papar Marwan.
Saat ini, Pemerintah Pusat telah siap mengucurkan dana sebesar Rp23 miliar untuk pembenahan landasan pacu Bandara Pinang Kampai sepanjang 1.800 meter. Dana ini rencananya akan turun pada awal 2011 nanti melalui APBN Kementrian Perhubungan.
"Namun apabila pengelolaan bandara masih sepenuhnya dipegang Pertamina, dana ini akan kita tahan sampai ada alih kelola," ringkasnya.
