Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai melakukan pendataan potensi retribusi dari pemanfaatan lingkungan di sekitar wilayah laut setempat.
"Selama ini Riau belum menetapkan dan menarik retribusi pemanfaatan sekitar laut, padahal potensinya besar," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau, Andi Yanto di Pekanbaru, Kamis.
Andi Yanto mengatakan potensi retribusi tersebut bisa diperoleh dengan pemanfaatan pendapatan yang diambil dari kapal yang melakukan labuh jangkar kapal, bersandar di pelabuhan, dan kegiatan lainnya terkait aktivitas kapal lainnya yang berada di area 12 mil dari pelabuhan.
"Potensi itu di Riau cukup besar. Hanya saja selama ini pendapatan tersebut diambil oleh pemerintah pusat, namun saat ini daerah memiliki potensi untuk bisa mengelola retribusi itu," katanya.
Lebih lanjut, Andi Yanto menyatakan potensi dari sektor pajak pengelolaan wilayah laut Riau cukup besar. Misalnya di kawasan Kota Dumai, sebelum adanya aturan baru pernah mengelola hingga 4 mil laut mendapatkan retribusi Rp10 miliar per tahun.
"Kalau dulu sistemnya masih bagi hasil, kalau aturan baru ini semua untuk daerah. Kemudian wilayah kelolanya sampai 12 mil laut, tentu potensinya lebih besar bagi pendapatan asli daerah," ungkapnya.
Karenanya, pihaknya bekerjasama dengan DPRD Riau dan Bapenda Riau dalam mendata wilayah mana saja yang memiliki potensi untuk retribusi tersebut.
"Wilayah pesisir di Riau juga memiliki potensi itu, seperti di Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir dan lainnya ada banyak aktivitas kapal di sana," pungkasnya.
Baca juga: Dishub Riau tambah kapal dan trip di Pelabuhan Roro Dumai-Rupat
Baca juga: KSOP Dumai sebut pelabuhan bongkar sirtu Masuk Wilker KSOP Bagan Siapiapi
Dishub Riau mulai data potensi retribusi dari pemanfaatan wilayah sekitar laut
Pekerja memuat minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) ke dalam kapal tanker di Pelabuhan Dumai, Dumai, Riau, Rabu (3/2/2021). (ANTARA/Aswaddy Hamid)
