Pekanbaru (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau membuka layanan konsultasi, tentang pemungutan dan penghitungan suara, bagijajaran kabupaten/kota, guna update data.
"Kita buka setiap saat, sejak hari tanggal 17 April hingga saat ini, baik datang langsung, maupun lebih banyak melalui sambungan telepon," kata Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir, di Pekanbaru, Senin.
Menurut Ilham, bentuk layanan yang diberikan KPU, berupa konsultasi langsung, maupun melalui sambungan telepon seluler kepada anggota KPU kabupaten/kota, terkait masalah pemilihan yang dihadapi.
Selama proses ini, konsultasi dipimpin langsung oleh Divisi Teknis KPU Provinsi, Drs Joni Suedi didampingi Divisi Hukum, Firdaus SH, Divisi SDM Nugroho Notosusanto, SIP dan Divisi Data Abdul Rahman, SE.
Baca juga: PKS dan Golkar raih delapan kursi DPRD Bengkalis
Ilham menyadari, sejak hari pertama pemungutan suara, banyak permasalahan yang muncul di lapangan. Hal ini tidak boleh dibiarkan, tapi harus cepat diselesaikan hingga tuntas.
KPU Provinsi tidak ingin permasalahan yang timbul dibiarkan berlarut-larut, tapi perlu penangganan segera, dengan pola membuat layanan konsultasi dan supervisi berjenjang. KPPS berkonsultasi ke PPS, begitu pula PPS ke PPK, dan seterusnya PPK ke KPU kabupaten/kota, hingga provinsi. Dan pendampingan serta penguatan ke jajaran ke bawah dilakukan dalam bentuk supervisi dan monitoring.
"Di Riau selama proses hari pemungutan dan penghitungan, ada kurang lebih sekitar 129.894 orang penyelenggara pemilu yang terlibat, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa, kelurahan yang tersebar di 12 kabupaten/kota, 166 kecamatan, 1.859 desa, kelurahan dan 17.000 an TPS," imbuh Ilham.
Jumlah sebanyak ini kata Ilham, harus dikendalikan dengan satu pemahaman yang sama, tidak boleh berbeda. Karenanya, ruang konsultasi berjenjang suatu kebijakan dilakukannya sebagai suatu upaya, menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di lapangan sejak tanggal 17 April kemarin.
Baca juga: Sandiaga Uno: saya sudah siap 100 persen
Apalagi menurut Ilham, dari tanggal 18 April hingga 5 Mei 201, merupakan tahapan rekapitulasi di tingkat PPK/kecamatan, pastinya banyak kompleksitas permasalahan yang timbul. Belum lagi permasalahan lain muncul, dimana banyak penyelenggara kami di tingkat PPS dan PPK jatuh sakit karena kelelahan, dan terkena musibah akibat kecelakaan selama menjalankan tugas. Ada yang meninggal, dan ada yang dirawat di rumah sakit.
"Sementara diposisi ini proses rekapitulasi di tingkat PPK tetap harus jalan, tidak boleh terhenti. Karena ada satu PPK proses rekapitulasinya terhenti, dampaknya dapat menganggu proses rekapitulasi di tingkat kab/kota, provinsi bahkan nasional. Ini yang sedang kami berlima di KPU Prov jaga dan supervisi terus-menerus," pungkas Ilham.
Baca juga: Luhut buka isi pembicaraan per telepon dengan Capres Prabowo Subianto
Baca juga: PKS dan Golkar raih delapan kursi DPRD Bengkalis
KPU buka layanan konsultasi hasil Pemilu 2019
Konsultasi hasil Pemilu 2019 di kantor KPU Provinsi Riau, Pekanbaru. (Foto Humas KPU Provinsi Riau)
Layanan kpu
