Pekanbaru (ANTARA) - Komisi I DPRD Riau membidangi persoalan hukum dan pemerintahan meminta Gubernur Syamsuar memberikan kepastian terhadap pengangkatan honorer kategori II (K2) di Lingkup Pemprov Riau.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrkhman di Pekanbaru, Kamis, mengatakan hingga berganti kepemimpinan nasib 100 honorer K2 tak kunjung diberi kejelasan. Pihaknya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian daerah meminta agar persoalan ini segera diselesaikan.
"Hingga kini nasib honorer K2 masih terkatung-katung. Kita minta Gubernur baru untuk memberikan kejelasan. Memang aturan pengangkatan K2 sudah habis masanya, namun jika berkaca ke daerah lain yang memberlakukan kebijakan sehingga pengangkatan Honorer K2 bisa dilakukan," ucap Taufik Arrakhman.
Baca juga: Janji Prabowo: Dari Tabung Haji, Guru Honorer Hingga Program KB
Seperti diketahui, 100 honorer K2 dinyatakan lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak Februari 2014 lalu, hingga kini tak ada pengangkatan. Hal dikarenakan belum ditandatanganinya Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM)oleh Gubernur Riau sebelumnya. Perwakilan honorer k2 mengadukan nasibnya tersebut kepada Wakil rakyat yang ada di DPRD Riau.
"Kami melihat anggarannya (pengangkatan) sudah ada, tapi Gubernur tidak menandatangani surat Penanggungjawaban mutlak yang menjadi syarat penting" ujar Politisi Gerindra Riau ini.
Taufik berharap kepada Gubernur Riau yang baru, Syamsuar memperhatikan nasib honorer K2 tersebut.
"Pak Gubernur ambil kebijakan kalau memang tidak bisa tuangkan dalam sebuah keputusan. Tapi kalau memang bisa silahkan segera diangkat," ujar Legislator asal Kota Pekanbaru itu.
"Yang pasti hasil hearing ini kita minta kepada BKD untuk mengkomunikasikan kepada Gubernur. Kami secara kelembagaan meminta masalah ini dituntaskan," ucapnya.
Baca juga: Honorer Pemprov Riau Terancam Dirumahkan Pada Tahun 2019
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Riau, Ikwan Ridwan menyebutkan pihaknya akan segera menyampaiakan hasil rapat ini kepada Gubernur Riau.
"Saya usahakan secepatnya. Karena semenjak dilantik, beliau sangat sibuk. Keputusan tetap pada gubernur. Nanti kita akan sampaikan ini," jelas Ikwan.
Sementara itu, salah seorang Honorer K2 yang tak ingin disebutkan namanya mengaku kecewa dengan kondisi mereka yang tak diperhatikan.
"Kami berharap agar ini bisa dijembatani anggota Dewan. Sehingga bisa disampaikan ke pak Gubernur," ujarnya.
Baca juga: Bupati Rumahkan 841 Honorer Tidak Disiplin
