Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Maksimalkan Lobi Kepada Pusat Untuk Bangun RLH

id pemerintah kabupaten, kuantan singingi, maksimalkan lobi, kepada pusat, untuk bangun rlh

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Maksimalkan Lobi Kepada Pusat Untuk Bangun RLH

Ilustrasi

Kuantan Singingi, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi, Provinsi Riau meningkatkan perhatian terhadap masyarakat di daerah setempat agar semakin sejahtera, memiliki rumah yang layak huni (RLH) dengan memperioritaskan program pembangunan perumahan dengan memaksimalkan lobi kepada provinsi dan pusat.

"Pemkab optimalkan kinerja dan pelayanan, saya meminta semua masyarakat mendukung program kepemilikan rumah layak," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kuantan Singingi, DR Dianto Mampanini di Teluk Kuantan, Sabtu.

Menurutnya peringati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2018 adalah moment penting bagi semua pihak untuk terus berkarya, membenahi diri karena harapan pemerintah agar seluruh masyarakat mendapatkan RLH terus berkelanjutan.

Kualitas bangsa di masa yang akan datang akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perumahan masyarakat, perumahan layak dapat meningkatkan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta cerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, kepribadian dan peradaban bangsa.

"Alhamdulillah Kuasning sudah berkembang, masyarakat semakin sejahtera," sebutnya.

Sekda Dianto menambahkan Pemkab Kuansing telah melakukan terobosan pemecahan masalah dan kendala perumahan yang ada saat ini, karena APBD Kuansing yang relatif kecil, berupaya mencari solusi baru untuk membantu masyarakat baik melobi provinsi maupun pusat agar memberikan perhatian lebih.

"Alhamdulillah secara bertahap, program pembangunan perumahan Rumah Layak Huni (RLH) terus berjalan," ujarnya.

Kuansing mendapatkan dana APBD Provinsi Riau salah satu bentuk kegiatan untuk peningkatan kualitas perumahan rakyat, serta bantuan stimulan perumahan Swadaya yang bersumber dari APBN reguler pinjaman luar negeri yang bersumber dari dana DAK.

Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PNP2K) menunjukan terdapat 1.876 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2017, sedangkan 2018 ada 509 unit RTLH ini sudah ditingkatkan menjadi RLH)melalui dana APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).