Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Panitia Pengawas Pemilu Kota Dumai mengajak pengurus partai politik dan tim pemenangan pasangan calon gubernur Provinsi Riau menolak politik uang dan membendung isu suku agama ras dan antar golongan.
"Untuk menciptakan pemilu berintegritas, diperlukan peran aktif partai politik dan tim pemenangan untuk bersama mencegah pelanggaran seperti politik uang dan isu sara," kata Ketua Panwaslu Dumai Supratman, Rabu (14/2) malam.
Usai kegiatan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA, Panwas Dumai akan mengantisipasi terjadi politik uang dengan pengawasan melekat di semua tahapan pemilu.
Komitmen bersama menolak politik uang dan isu sara ini karena sangat mungkin menghambat pemilu berintegritas dan bisa menciptakan pejabat yang koruptif dan menganggu persaudaraan.
Dalam pelaksanaan pemilu gubernur Riau, panwas mewaspadai politik uang rawan terjadi pada saat bulan suci ramadhan 2018, dan petugas akan meningkatkan pengawasan dan pencegahan.
Kitaa sudah menunjuk satu petugas pengawas di tiap kelurahan, dan semua tahapan pemilu akan diawasi melekat, termasuk saat bulan puasa dianggap rawan terjadi politik uang," sebutnya.
Dia mengklaim sejauh belum ada temuan pelanggaran dari sejumlah tahapan pelaksanaan Pilgub Riau yang diawasi, misalnya coklit data penduduk hingga penetapan nomor urut pasangan calon.
Forum Pimpinan Daerah Kota Dumai bersama pengurus partai politik dan Panwaslu serta KPU setempat mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA, di Gedung Daerah Pendopo Sri Bunga Tanjung Dumai.
Setelah pembacaan deklarasi, Forkompinda, Panwas dan KPU serta pengurus partai politik membubuhkan tanda tangan di sebuah wadah disiapkan sebagai bentuk komitmen menjaga Pemilu 2018 berintegritas. ***2***
Parpol dan Timses Diminta Panwaslu Dumai Terdepan Perangi Isu SARA
