Tembilahan, (Antarariau.com) - Sekretaris Komsisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Herwanissitas meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) untuk tetap mengakomodir masyarakat miskin sebagai peserta BPJS PBI-APBD sekalipun proses validasi data masyarakat miskin di daerah itu belum selesai.
"Dinsos tetap Wajib menerima jika ada masyarakat yang mendaftar sebagai peserta PBI," tegas Herwanissitas kepada Antara di Tembilahan, Rabu.
Politisi partai PKB itu mengatakan, memang saat ini jumlah masyarakat miskin di Inhil yang tercover kedalam PBI meningkat signifikan, sehingga mencuat kecurigaan salah sasaran.
Masalah ini pula, menuntut Dinas Sosial melakukan verifikasi data untuk menentukan kategori masyarakat miskin dan masyarakat mampu.
"Memang ini menjadi tanggungjawab Dinsos sesuai dengan UU yang mengaturnya. Jika bicara soal tanggungjawab, Dinsos sudah seharusnya menguprade data masyarakat miskin minmal 6 bulan sekali dengan kata lain dua kali proses dalam satu tahun," ucapnya.
Meski kata dia, saat ini kuota 145 ribu jiwa peserta PBI-ABPD sudah over load. Namun, pemerintah harus tetap mengakomodir jika ada masyarakat yang mendaftar dengan catatan menggunakan acuan standarisasi indikator kemiskinan yang valid.
"Selanjutnya, terkait apakah dia termasuk dalam skema MoU 145 ribu jiwa masyarakat miskin atau tidak, ya kembali kepada kebijakan BPJS saja," ujarnya.
Solusi lain adalah, pemerintah bisa saja menambah kuota PBI jelang proses validasi data masyarakat miskin selesai. Untuk selanjutnya ditinjau kembali mana yang pantas dan yang tidak pantas dibiayai.
"Yang jelas jika dia benar-benar masyarakat miskin, sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk memeliharanya. Jangan hanya karena kuota penuh, lantas masyarakat miskin itu diabaikan, itu salah besar," tutur Sitas.(adv)
Berita Lainnya
Puluhan legislator AS desak Joe Biden halangi serangan Israel ke Rafah
03 May 2024 13:05 WIB
Legislator ingatkan tempat penampungan hewan tak cemari lingkungan sekitar
30 April 2024 15:52 WIB
Jadi legislator di Kampar, Zumrotun akan utamakan program ekonomi kerakyatan
28 March 2024 14:12 WIB
Legislator Siak apresiasi Pemkab tetap laksanakan Bujang Kampung saat Ramadhan
27 March 2024 5:52 WIB
Legislator minta perusahaan segera rapikan kabel fiber optik
13 March 2024 14:04 WIB
Legislator minta DKI untuk sediakan alat pemadam api ringan di setiap RT
20 February 2024 13:55 WIB
Legislator desak DKI evaluasi kembali kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
26 January 2024 17:02 WIB
Sekolah negeri lebihi kapasitas dan masih ada zoom meeting, legislator Riau bersurat ke menteri
15 January 2024 19:19 WIB