Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pihak DPRD Riau tengah melakukan kajian penurunan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, yang otomatis menggiring penurunan harga pertalite agar lebih rendah di kawasan setempat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Karmila Sari di Gedung DPRD Riau, Rabu mengatakan pihaknya bersama Badan Pendapatan Daerah Riau tengah melakukan kajian untuk merevisi Peraturan daerah (Perda) baru yang akan mengatur penurunan pajak pertalite. Saat ini, pajak Pertalite di Riau mencapai 10 persen, lebih tinggi dibanding provinsi lainnya.
"Tingginya pajak Pertalite di Riau mencapai 10 persen, membuat harganya lebih tinggi dari daerah lain. Sehingga kami meminta pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk mengkaji perubahan pajak ini agar harga pertalite bisa lebih murah," ujar Politisi Golkar Riau itu.
Sesuai prosedur, ucap Karmila, jika mengusulkan revisi perda maka harus diusulkan dalam program legislatif daerah tahun mendatang. Dengan artian, perda ini baru bisa dilaksanakan pembahasannya di 2018 mendatang.
Dikatakannya, Bapenda Riau terlebih dahulu harus membuat kajian yang menyangkut dampak positif dan negatif penurunan pajak Pertalite tersebut.
Aspek-aspek yang diperhatikan pemerintah dengan diturunkannya pajak pertalite, otomatis harga pertalite yang saat ini Rp7.900 juga akan turun, Saat ini, masyarakat sudah mulai banyak yang beralih ke pertalite, sejak kelangkaan BBM jenis Premium.
"Dampak positif penurunan pajak pertalite selain harga murah yang membantu masyarakat, kemudian kendaraan dari daerah lain yang operasional melintasi provinsi juga tidak segan untuk mengisi BBM di Riau karena harganya sama dengan daerah asalnya," katanya.
"Jika diturunkan sampai enam atau tujuh persen. Maka dililihat oleh Bapenda apa dampak-dampaknya, karena Bapenda lebih cocok untuk mengkaji penurunannya," sebutnya.
Karmila menyebutkan, beberapa waktu lalu, pihaknya bersama Bapenda telah duduk bersama dengan Pertamina. Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait plus minus dampak penurunan pajak Pertalite.
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB