Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau mengambil kebijakan untuk memberlakukan Kartu Keluarga dalam sistem pembelian gas elpiji tiga kilogram sebagai upaya agar tepat sasaran.
"Bahkan di sebagian tempat ada yang memberlakukan aturan dengan meminta surat pengantar dari Rukun Tetangga setempat hanya untuk mendapatkan tabung gas elpiji 3 Kg," kata Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Darusman di Pekanbaru, Senin.
Darusman mengatakan pemberlakuan itu agar gas subsidi tidak dimanfaatkan oleh konsumen yang tak berhak mendapat misalkan usaha non mikro. Termasuk mengantisipasi adanya oknum masyarakat mengambil keuntungan dengan memborong tabung gas melon itu dalam jumlah banyak.
"Karena selama ini ada banyak laporan yang masuk, masyarakat beli gas itu tidak satu, tapi banyak. Kadang mereka bawa motor keranjang untuk bawa gas. Yang seperti ini kan kalau mereka tidak menimbun pasti mereka yang punya usaha. Seharusnya tidak boleh begitu," ujarnya.
Ia juga menilai dilapangan selama ini sudah menjadi rahasia umum kalau gas elpiji tiga kilogram dijual jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun karena masyarakat butuh berapapun harga gas tetap dibeli masyarakat.
"Tentu ini perlu ada regulasi atau kebijakan tegas dalam pendistribusiannya, sebab ini menjadi masalah utama mengapa gas sering langka, sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu Area Manager Communication dan Relations Pertamina MOR I Wilayah Sumatera Bagian Utara Rudi Ariffianto mendukung kebijakan pemerintah daerah Riau karena demi kebaikan dan tepat sasaran.
"Kami sangat mengapresiasi kebijakan tersebut, " ujar Rudi Ariffianto.
Sebut dia apa yang dilaksanakan Pemprov Riau merupakan langkah positif untuk lebih menjamin pendistribusian elpiji tiga kilogram, bersubsidi secara tepat sasaran.
Untuk itu guna mendukung program tersebut Pertamina akan memastikan kanal-kanal distribusi resmi perusahaan untuk dapat ikut berperan secara positif.
"Sehingga elpiji tiga kilogram tak dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak," tambahnya.
Perlu diketahui sebelumnya Pemprov Riau telah menjalin kerjasama dengan stokeholder terkait di kabupaten dan kota, termasuk aparat Kepolisian, Satpol PP, dan pihak Pertamina sendiri untuk rutin melakukan razia ke pangkalan.
