Dumai, Riau (Antarariau.com) - Tim Konsultan Manajemen Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Wilayah Provinsi Riau, Muhammad Irfan menyebutkan bahwa pemerintah secara bertahap terus membenahi kondisi infrastruktur di kelurahan masuk dalam kawasan kumuh di Kota Dumai.
"Secara bertahap infrastruktur di kawasan kumuh kota dumai sudah dibenahi, namun tetap perlu penataan menyeluruh," kata Irfan saat acara sosialisasi Program Kota Kumuh dalam rangka penyusunan dokumen di Kota Dumai, Senin.
Menurutnya, saat ini di Kota Dumai terdapat 127 hektare kawasan kumuh tersebar di 13 kelurahan, dan salah satunya di Kelurahan Laksamana, dan pemerintah terus melakukan pembenahan sejumlah kondisi infrastruktur.
Dijelaskannya, terdapat sejumlah indikator kawasan ditetapkan masuk dalam program Kotaku, diantaranya, bangunan gedung tak teratur, jalan lingkungan rusak, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pembuangan air limbah hingga antisipasi kebakaran.
Sosialisasi diikuti sekitar 200 peserta dari unsur pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat ini, Irfan menilai juga bahwa pemerintah harus memberi perhatian khusus terhadap lokasi berdagang masyarakat belum tertata baik.
"Sejumlah kawasan kumuh yang sudah dibenahi dan ditata kini menjadi lebih baik, misalnya di kota pekanbaru, dan diharapkan nantinya di dumai juga dapat terwujud," sebutnya.
Dalam rangka program Kotaku ini, pemerintah RI telah mengucurkan anggaran hingga mencapai Rp12 miliar untuk membenahi sejumlah kawasan kumuh di Dumai, dan pada 2017 juga dibantu sebesar Rp5 miliar.
Sementara, Wali Kota Dumai Zulkifli AS menilai bahwa persoalan di kawasan kumuh ini tidak saja dengan menata infrastruktur di pemukiman, namun perlu juga edukasi kepada masyarakat agar ada kerjasama baik.
Penataan kawasan kumuh dengan pelibatan dan peran aktif masyarakat sangat penting dengan merubah pola pikir untuk bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari hari.
Dia juga meminta satuan kerja terkait di Pemkot Dumai agar melakukan perencanaan secara baik ke semua pihak, termasuk masyarakat supaya mengetahui program dijalankan pemerintah tersebut.
"Peran serta organisasi perangkat daerah juga diminta agar membantu kerja tim pendataan kawasan kumuh secara menyeluruh, karena diperlukan perencanaan matang dalam pelaksanaan nantinya," kata kepala daerah.
Konsultan "Kotaku" Klaim Pembangunan Kawasan Kumuh Dumai Dilakukan Secara Bertahap
